Sabtu, 30 Mei 2020 03:31:55 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.


Pengunjung hari ini : 109
Total pengunjung : 140197
Hits hari ini : 939
Total hits : 1443703
Pengunjung Online : 7
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Berharap Pada UU Pelayanan Publik






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 29 September 2009 00:00:00
Berharap Pada UU Pelayanan Publik


Pencapaian target reformasi birokrasi

masih menjadi wacana, belum menyentuh akar persoalannya. Reformasi birokrasi yang idealnya bersentuhan dengan kualitas

pelayanan publik akan terus diperjuangkan tanpa mengenal rasa lelah. Mengapa tidak, dengan reformasi birokrasi mental-mental

yang selama ini terjajah dapat diperbaharui dengan bagus.



Menilik pada 19 Agustus 2009, dalam pidato kenegaraan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah menyatakan bahwa program reformasi

birokrasi telah dan sedang dilaksanakan secara bertahap. Program itu dapat diselesaikan untuk kementerian dan lembaga pada

tahun 2011. Secara bersama dan bertahap, reformasi di tingkat pemerintahan daerah juga harus mulai dilakukan dengan terencana,

terorganisasi dan berkesinambungan.



Menurut presiden, pembenahan birokrasi merupakan proses yang berkesinambungan

dan menyeluruh karena menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku seluruh jajaran aparat pemerintah, dari tingkat paling tinggi

hingga tingkat pelaksana. Agar pelayanan prima kepada masyarakat dapat diwujudkan, diperlukan program reformasi birokrasi guna

menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang

bersih.



Apa yang disampaikan oleh Presiden Yudhoyono sebenarnya menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan

suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sudah dibuktikan keseriusan pemerintah sebelumnya. Setelah

mengeluarkan produk Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008

tentang Ombudsman Republik Indonesia, pada tanggal 18 Juli 2009, DPR akhirnya mensahkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik.



Diharapkan dengan hadirnya produk UU terkait, kini penyakit birokrasi yang selama ini terkesan

menyusahkan masyarakat dapat dijawab.





Masalah Utama Pelayanan Publik



Permasalahan utama pelayanan

publik selama ini pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas

sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia dan

kelembagaan.



Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya selama ini, pelayanan publik masih memiliki berbagai

kelemahan antara lain :



a. Kurang responsif.

Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan,

mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai

keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.



b. Kurang

informatif.

Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada

masyarakat.



c. Kurang accessible.

Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat,

sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.



d. Kurang kordinasi.

Berbagai unit

pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun

pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.



e.

Birokratis.

Pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari

berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah

pelayanan, kemungkinan staf pelayanan (front line staff) untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak

kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika

pelayanan diberikan, juga sangat sulit.

Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk

diselesaikan.



f. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat.

Pada umumnya aparat pelayanan kurang

memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya,

tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.



g. Inefisien.

Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam

pelayanan perizinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. (Ismail Mohammad, 2004).



Penulis

berpendapat, selama ini yang menjadi masalah klasik dari pelayanan publik selain pola tata laksana pelaksanaannya, aspek

lainnya adalah sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Sumber daya manusia itu mencakupi kurang

profesional, kurang menghargai etos kerja dan tidak ada itikad baik (good will) dari penyelenggaranya.



Tidak heran,

kita selalu menemukan masalah klasik di beberapa daerah, misalnya tentang pengurusan Kartu Tanda Penduduk yang begitu lama,

pelayanan administrasi yang berbelit-belit di instansi-instansi pemerintah ataukah sikap acuh tak acuh dalam hal pelayanan

kepada masyarakat.



Urusan administrasi yang terlalu lama, sistem pilih-pilih kasih dalam memberikan pelayanan adalah

contoh dari pemberdayaan sumber daya manusia tentang pelayanan publik yang dirasa masih sangat kurang. UU Pelayanan Publik

sebagai pemecah kebuntuan.



Melihat akar permasalahan pelayanan publik yang sudah penulis sampaikan di atas, kini

masyarakat tidak usah ragu lagi untuk menyampaikan keluhan tentang buruknya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh

pemerintah. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjawab semua apa yang menjadi keresahan masyarakat selama

ini.



Masyarakat tidak perlu takut dengan sikap pemerintah yang terkesan pilih-pilih dalam memberikan pelayanan

publik selama ini. UU Pelayanan Publik menjamin kesamaan hak, kesamaan perlakuan/tidak diskriminatif, kepastian hukum dan

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan (pasal 4).



UU Pelayanan Publik ini adalah UU yang sangat

unik dibandingkan dengan UU yang lainnya, karena dalam UU yang terdiri dari 10 bab dan 62 pasal ini, masyarakat diberikan

kesempatan besar untuk mendorong pemerintah secara langsung untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan

bersih.



Masyarakat diberdayakan untuk menikmati dan memanfaatkan pelayanan publik sebaik-baiknya sesuai hak dan

kewajibannya. Hal ini termuat dalam pasal 18 dan 19 tentang hak dan kewajiban masyarakat. Bunyi pasal 18, masyarakat berhak

:



a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;



b. Mengawasi pelaksanaan standar

pelayanan;



c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;



d. Mendapat advokasi, perlindungan,

dan/atau pemenuhan pelayanan;



e. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila

pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;



f. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki

pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;



g. Mengadukan pelaksana yang

melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;



h.

Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina

penyelenggara dan ombudsman;



i. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan

pelayanan;



Dan pasal 19, masyarakat berkewajiban:



a. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana

dipersyaratkan dalam standar pelayanan;



b. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

pelayanan publik;



c. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan

publik.



Ombudsman sebagai salah satu lembaga pengawasan dan pengaduan. Jauh sebelum UU Pelayanan Publik disahkan

oleh pemerintah, dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, peran lembaga Ombudsman sudah diatur mengenai

fungsi dan perannya.



Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh

penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu (pasal 6 UU Ombudsman RI).



Kini, dengan adanya UU Pelayanan Publik,

semakin mempertegas fungsi dan peranan Ombudsman. Dalam pasal 35 UU Pelayanan Publik, pengawasan dilakukan secara internal dan

eksternal.



Pengawasan internal dijalankan oleh instansi terkait, sedangkan pengawasan eksternal dijalankan oleh

masyarakat, Ombudsman serta Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah.



Sebagai lembaga pengaduan,

Ombudsman diberikan kewenangan khusus untuk penyelesaian pengaduan oleh masyarakat (Pasal 46). Yang paling menjadi pokok

penanganan pengaduan oleh Ombudsman adalah menangani keluhan masyarakat korban maladministrasi publik, contohnya: menunda

pelayanan, tidak sopan, menyalahgunakan kekuasaan, tidak adil, diskriminatif, minta imbalan di luar peraturan yang berlaku dan

lain sebagainya.



Masyarakat juga tidak perlu khawatir, karena dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman memegang teguh

prinsip yang berlaku universal, di antaranya tidak meminta imbalan/gratis (free of change) dan tidak memihak

(impartial).





komitmen pemerintah daerah



Salah satu kendala dalam menjalankan UU Pelayanan Publik

ini nantinya adalah kurangnya komitmen dari pemerintah daerah.



Padahal, apabila dilihat dari sisi pelayanan,

diberlakukannya Undang Undang No. 22 Tentang Pemerintahan Daerah sejak 1 Januari 2001, yang telah memberikan perluasan

kewenangan pada tingkat pemerintah daerah, dipandang sebagai salah satu upaya untuk memotong hambatan birokratis yang acapkali

mengakibatkan pemberian pelayanan memakan waktu yang lama dan berbiaya tinggi.



Dengan adanya desentralisasi,

pemerintah daerah mau tidak mau harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah

pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan.



Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu

memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif

dan bertanggung jawab (accountable).



Dengan kata lain pelaksanaan otonomi daerah adalah juga upaya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam konteks era desentralisasi ini, pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif

terhadap kepentingan publik.



Paradigma pelayanan publik berkembang dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke

pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan pelanggan (customer-driven

government).



Kini, tugas pemerintah daerah adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan dalam

UU Pelayanan Publik tersebut. Sejak Presiden Yudhoyono mengesahkan dan menandatangani UU Pelayanan Publik ini, seharusnya dalam

enam bulan ke depan, UU tersebut sudah harus dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah.



Ada ketegasan untuk daerah

yang belum menerapkan UU tentang Pelayanan Publik tersebut setelah enam bulan pengesahan akan dikenai sanksi, mulai dari

teguran, hingga pemberhentian tidak hormat untuk instansi pemerintah dan pembekuan izin operasi untuk instansi

swasta.



Di akhir penulisan, penulis mengajak semua yang terkait dalam pelaksanaan UU Pelayanan Publik ini, yaitu

masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik, baik di pusat maupun di daerah dapat berkomitmen untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik, sehingga bukan tidak mungkin janji pemerintah bahwa reformasi birokrasi dapat terwujud demi kebaikan

kita semua.(Jj)





Sumber : http://hariansib.com/?p=94079

dilihat : 473 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution