Selasa, 07 April 2020 21:06:40 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.


Pengunjung hari ini : 1032
Total pengunjung : 86231
Hits hari ini : 5767
Total hits : 1023859
Pengunjung Online : 19
Situs Berita Kristen PLewi.Net -151 Perda Bias Agama






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Senin, 20 Juli 2009 00:00:00
151 Perda Bias Agama
Oleh Victor Silaen (Dimuat pada Harian Sinar Harapan, 13 Juli

2009)







Para uskup se-Indonesia telah menulis surat tertanggal 30 Mei 2009, yang isinya antara lain

meminta dengan tegas agar presiden dan wakil presiden terpilih nanti membatalkan 151 peraturan daerah (perda) yang dinilai

bertentangan dengan Pancasila. “Peraturan-peraturan ini bagaikan puncak karang yang secara kasat mata menghadang bahtera bangsa

kita. Untuk menjaga keutuhan NKRI, kami menganjurkan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk membatalkan 151 Perda

ini serta tidak pernah akan mengesahkan peraturan perundangan yang bertentangan dengan konstitusi,” kata Mgr Sutrisno Atmoko

yang juga Uskup Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kepada pasangan capres-cawapres JK-Wiranto yang bertandang ke Kantor

Waligereja Indonesia, 9 Juni lalu.



Mengejutkankah seruan moral para uskup itu? Rasanya tidak. Boleh jadi karena

aspirasi senada sudah berulangkali disampaikan oleh pelbagai komponen bangsa yang merasa prihatin melihat kian maraknya perda

bias agama di sejumlah daerah, termasuk di ibukota Jakarta (melalui Perda ”Tibum” No. 8 Tahun 2007, yang antara lain mengatur

untuk tidak boleh menjual makanan ”haram”). Karena sudah berulangkali, maka tak heran jika perda yang diserukan untuk

dibatalkan itu kini telah berjumlah 151.





Disebut bias agama, karena perda-perda tersebut bertentangan dengan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tak sedikit pun menyebut agama tertentu di dalamnya. Tetapi, mengapa seolah

seruan-seruan itu tak diresponi secara proporsional? Antara lain jawabannya adalah, karena perda-perda tersebut dinilai tidak

diskriminatif. Bahkan menurut calon presiden dari Partai Golkar dan Partai Hanura, Jusuf Kalla, perda-perda tersebut hanya

sebagai aturan yang bernilai anjuran. “Jadi, tidak ada sanksi hukum dalam perda syariah,” ujar Kalla yang juga Wakil Presiden

RI dalam dialog tentang hukum dengan Indonesian Legal Roundtable di Hotel Four Seasons, Jakarta , 8 Juni lalu. Ucapan Kalla

tersebut merupakan respon terhadap pertanyaan salah satu panelis, Todung Mulya Lubis, yang menganggap perda-perda syariah

bersifat diskriminatif. “Karena mengikat semua, tidak hanya Muslim,” kata Todung.





Sungguh memprihatinkan.

Bagaimana mungkin seorang politikus kawakan sekaligus pemimpin bangsa dapat mengatakan hal yang keliru tentang sebuah peraturan

publik? Tidakkah dia paham bahwa sebuah peraturan publik memiliki kekuatan mengikat yang sah, yang karenanya diikuti dengan

sanksi hukum bagi siapa pun yang melanggarnya – tanpa hiraukan agamanya apa?





Pasca-Soeharto, agenda-agenda

reformasi telah dan terus bergulir deras. Namun ironisnya, hingga kini Indonesia masih “gamang” dalam memosisikan dirinya

sebagai negara hukum atau negara agama. Ataukah memang Indonesia secara sadar membiarkan dirinya terus-menerus menjadi bukan

negara hukum sepenuhnya dan bukan negara agama sepenuhnya? Sebab, kalau negara hukum sepenuhnya, mengapa banyak peraturan di

tingkat lokal (perda) maupun nasional (undang-undang/ UU) yang bias agama tertentu? Sebaliknya, jika dikategorikan sebagai

negara agama, Indonesia jelas tak cocok. Sebab di negara ini, para pemimpin di tingkat lokal maupun nasional tidak dibatasi

harus beragama ini atau itu.





Sejak awal, Indonesia telah didesain menjadi negara hukum dan bukan negara

agama. Secara faktual pun tak dapat diingkari bahwa agama-agama di Indonesia sejak dulu memang beraneka ragam. Berdasarkan

itulah maka merancang-bangun negara ini di atas pilar-pilar yang bukan-agama merupakan pilihan rasional yang baik dan tepat.

Sebab, seandainya agama tertentu dipilih untuk dijadikan pilar negara, pertanyaannya adalah: agama yang mana? Bukankah secara

sosiologis tak ada agama yang benar-benar satu (monolitik)? Sementara agama yang secara nasional dikategorikan mayoritas secara

statistik, faktanya di sejumlah daerah ia justru merupakan minoritas.





Jadi jelaslah bahwa Indonesia yang

wilayahnya sangat luas dan terserak dari Sabang sampai Merauke ini sungguh tak cocok untuk dijadikan negara agama. Inilah yang

mestinya disadari betul oleh segenap komponen bangsa. Artinya ke depan jangan sampai ada orang-orang (apalagi mereka yang

diposisikan sebagai pemimpin maupun tokoh masyarakat) yang merasa dirinya dan kelompoknya sebagai mayoritas berdasarkan agama

yang dianut, dan sebaliknya memandang orang-orang lain sebagai minoritas dikarenakan agama mereka berbeda. Ini jelas merupakan

anggapan yang keliru sekaligus kontraproduktif dalam rangka membangun NKRI. Karena itu, alih-alih menjadikan mayoritas dan

minoritas berdasar agama sebagai penanda suatu kelompok atau komunitas, lebih baiklah mengusangkan sekat-sekat keagamaan itu

seraya memperkuat spirit nasionalisme di atas semboyan Bhineka Tunggal Ika.





Sebagai umat beragama, tentu saja

setiap kita masih memiliki identitas keagamaan yang melekat di dalam diri. Namun, ketika kita berada di ruang-ruang publik yang

pluralistik dan dalam konteks-konteks yang formalistik, lebih baiklah jika identitas tersebut disimpan dan tak digunakan sama

sekali. Dengan demikianlah niscaya konflik primordialistik berdasarkan identitas keagamaan dapat dicegah. Ini penting disadari

agar setiap kita terbiasa untuk berinteraksi di ruang-ruang publik sebagai sesama warga dan bukan sebagai sesama umat beragama.

Jika kesadaran kritis ini dimiliki, maka ia pun niscaya menjadi etika sekaligus etiket di dalam kehidupan sesehari. Seandainya

dalam kasus-kasus tertentu diperlukan pedoman yang lebih tegas dan pasti, maka hukumlah jawabannya -- bukan agama.







Berdasarkan pemikiran di atas, maka secara rasional-argumentat if kita harus menolak politisasi agama. Sebab, politik

hakikatnya untuk mengelola kehidupan publik, dan publik Indonesia bukanlah publik yang agamanya tunggal. Jadi, sangatlah

berbahaya jika agama digunakan untuk kepentingan politik. Itu namanya memerkosa agama, karena agama yang hakikatnya sakral

diperalat untuk politik yang hakikatnya profan.





Kembali pada seruan moral para uskup tentang peraturan bias

agama, apa sikap kita? Pertama, hukum seharusnya menjadi alat rekayasa sosial. Artinya, hukum harus mampu mengadakan perubahan

di masyarakat. Karena masyarakat kita beranekaragam agamanya, maka hukum pun seharusnya tidak bias agama tertentu. Kedua, hukum

di tingkat nasional maupun lokal tak boleh melanggar konstitusi dan hierarki hukum, melanggar prosedural pembentukan peraturan

perundang-undangan, juga melanggar jiwa dan semangat Pancasila sebagai Cita Hukum (Rechtsidee) maupun Norma Fundamental Negara

(Staatsfundamentalno rm).





Tentang hierarki hukum, sangat jelas diatur bahwa semua perundangan/ peraturan tak

boleh bertentangan dengan perundangan/ peraturan yang berada di atasnya (Tap MPR No. III/MPR/2000 dan UU No. 10 Tahun 2004).

Jadi, baik UU maupun perda yang dibentuk tak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, atau berakibat terganggunya kerukunan

antarwarga, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ ketertiban umum serta tidak bersifat diskriminatif.

Kita berharap semua orang Indonesia, terutama para pemimpin, memahaminya dan konsisten dengan itu.





* Dosen

Fisipol UKI, pemerhati politik.





dilihat : 462 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution