Selasa, 26 Mei 2020 12:19:30 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.


Pengunjung hari ini : 666
Total pengunjung : 137356
Hits hari ini : 6107
Total hits : 1412299
Pengunjung Online : 14
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Perhatian pengembangan kota yang seimbang.






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 09 Juli 2009 00:00:00
Perhatian pengembangan kota yang seimbang.
Dalam suatu kesempatan diskusi, tema

yang dibicarakan saat itu kekuatan ekonomi rakyat mandiri di sektor-sektor informal sangat mengagumkan sekali, karena kekuatan

60% ekonomi bagi rakyat bergulir di sana. Dimana sektor informal saat-saat krisis dan sulit sampai sekarang mampu menyerap

tenaga kerja sampai 95 juta angkatan kerja di Indonesia. Bahkan sumbangan-sumbangan dari sektor Usaha Kecil dan menengah

bahkan mikro telah mampu menyumbangkan secara nyata devisa yang cukup luar biasa di kas negara. Salah satu contoh untuk kota

Surabaya, para pedagang pasar induk Keputran, diperkirakan setiap hari uang berputar di lokasi tersebut mencapai 10 milyar

setiap hari, dan ini adalah uang tunai yang mampu menggerakkan orang banyak di kota ini. Bahkan yang tidak terpikir oleh warga

kota Surabaya, keberadaan para pemulung sampah, di mana keberadaan mereka yang sering dipandang sebelang mata mampu

menguraikan sampah kota Surabaya sebesar 12% dari keseluruhan sampah yang dibuang warga kota Surabaya. Jadi kontribusi mereka

sangat besar sekali untuk keberadaan kota dan perekonomian rakyat yang ada.



Namun keberadaan mereka, seringkali

dilihat oleh pembuat kebijakan dan aparat keamanan serta sebagian rakyat kota, adalah beban bagi kota tersebut, karena mereka

menciptakan ketidakindahan, ketidakrapihan, ketidaknyamanan dan potret kemiskinan kota itu sendiri. Mereka diusir dan ditarik

oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seringkali terlihat kurang manusiawi karena paradigma penguasa dan

pemilik usaha di kota tercermin di atas. Mereka merupakan bagian dari penyakit masyarakat, sehingga patut ditertibkan. Hal-hal

yang kurang pantas seringkali menjadi lebel atau stiker hidup (stigma) untuk mereka, sehingga layak untuk

ditertibkan.



Persoalan yang ada adalah karena secara nyata adalah kemampuan sumber daya manusia mereka kurang

terdidik, sehingga tampilan dan wujud lokasi usaha mereka kurang berkenan secara formal bagi penguasa dan pemilik usaha besar

di kota, sehingga bangunan-bangunan besar dan megah serta munculnya pasar-pasar modern mengharuskan mereka harus ditertibkan

dan digusur demi paradigma keindahan, kerapihan dan prestise pemerintahan kota yang ada. Anggapan menjadi kota Metropolis yang

cantik dan elegan merupakan impiian pemerintah kota dan pelaku usaha besar, sehingga ada upaya-upaya kurang santun dan

manusiawi demi keyakinan dan prestasi tersebut. Pertentangan tersebut menghasilkan pertentangan terbuka (vis a vis) antara

pemerintah kota dan rakyat margninal atau para pelaku ekonomi informal.



Untuk memahami dan memberikan keleluasaan

mereka, sekaligus memberikan penataan kota menjadi cantik, indah dan menawan bagi semua orang bebas dari kekumuhan dan rasa

tidak nyaman yang besar akibat para pelaku ekonomi informal maka perlu dipandang dengan mata yang utuh bahwa mereka juga

adalah bagian dari kota ini yang memiliki andil yang cukup besar, di mana penyumbang yang terbesar di retribusi pasar uang

tunai yang langsung mengalir ke pemerintahan kota setiap hari dan badan usaha pemerintah daerah (PD Pasar Surya) serta

sektor-sektor informal lainnya yang mampu memberikan kota Surabaya terbebas dari penumpukan sampah setiap hari, karena

diuraikan dan diproses untuk proses barang berkelanjutan, sehingga secara manusiawi mereka memiliki hak untuk hidup dan

mendapatkan perlindungan yang layak untuk mendapat ruang untuk berusaha serta mengembangkan usaha perekonomian mereka untuk

maju dan keluar dari predikat informal itu sendiri.



Kedua, hal yang harus diperhatkan untuk mereka adalah upaya

pemerintah sendiri untuk memberikan fasilitas kepada mereka, khususnya pembinaan kewirausahaan serta penyediaan fasilitas

usaha, baik ruang usaha yang bebas dari penertiban serta usaha permodalan yang didukung oleh perbankan yang modern dengan

kekhususan dari mereka. Para pengusaha informal di Thailand, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang mendapatkan porsi yang layak

dalam hal kepeduliaan pemerintah terhadap kondisi mereka. Bahkan di Thailand< Raja dan Ratu memberikan perhatian yang khusus

serta kepeduliaan yang cukup besar, karena mereka adalah ikon pariwisata di mana cendera mata yang dihasilkan untuk buah

tangan sebagian terbesar dihasilkan oleh para pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, sehingga pembinaan dan usaha-usaha

serius untuk meningkatkan keberadaan mereka sangat besar.



Kalau melihat di Singapore atau negara-negara yang

lainnya, di jalan-jalan atau pedestrian diberikan tempat dan ditata dengan rapi tempat-tempat pedagang kaki lima (PK 5) di mana

mereka menempati tempat-tempat yang layak, sehingga tidak segan-segan siapa pun datang dan membeli produk-produk yang mereka

hasilkan serta bebas dari penertiban oleh petugas Satpol PP mereka. Di samping itu, kesadaran mereka untuk kebersihan dan

keindahan sekitar mereka menjadi prioritas utama, sehingga keyamanan menjadi prioritas bagi pembeli siapa pun pembeli itu

sehingga dapat berlama-lama untuk melihat dan menawar barang-barang yang mereka butuhkan. Karena para PK 5 memiliki tingkat

pendidikan yang kurang memadai diperlukan dinas pariwisata, perdagangan dan lainnya untuk terlibat dengan manusiawi untuk

membangun kesadaran dari mereka melalui paguyuban-paguyuban pedagang untuk berkumpul dan dibina untuk mengembangkan

kualitas produk mereka serta kesadaran terhadap pembenahan lingkungan dan kebersihan tempat usaha mereka, sehingga pla berpikir

mereka akan tampil. Bukan seperti sekarang ini, paguyuban-paguyuban PK 5 hadir sebagai upaya semangat mereka melawan penertiban

dan lobi-lobi politik untuk keberadaan mereka tetap dapat bertahan dari upaya-upaya penertiban pemerintah kota. Kesadaran

berkumpul, berserikat dan mengemukan pendapat mereka muncul akibat penertiban dan ketidakberdayaan mereka terhadap

kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi perlu diupayakan sebuah dukungan dan upaya pemerintah untuk ketegangan mereka diredakan

dengan pendekatan-pendekat an yang tepat serta paradigma pemerintah kota dan para pelaku ekonomi besar lainnya untuk melihat

mereka sebagai mitra dagang yang besar dan memiliki pangsa pasar tersendiri. Sehingga ada perkembangan perekonomian kota yang

sinergis.



Untuk itu, peran gereja di sini adalah berdoa untuk pemerintah kota dan pelaku ekonomi formal memiliki

paragidma baru untuk tidak hanya membangun infrastruktur perekonomian formal saja dengan mal-mal dan plaza-plaza tetapi

membangun infrastruktur dari pedagang kaki lima yang mampu bergerak lebih baik lagi, karena kekuatan perekonomian mereka yang

handal melawan goncangan-goncangan krisis, sehingga mereka mendapatkan tempat dan fasilitas untuk mengembangkan diri dan

produk/usaha mereka dengan lebih baik dan sesuai dengan kebijakan pengembangan kota itu sendiri. Kemudian pengembangan tempat

usaha dan bersama dengan itu pemberikan dukungan perbankan dan pembinaan di bidang pengembangan manajemen dan usaha-usaha

lainnya, sehingga mereka mampu berkembang lebih baik lagi serta memiliki kualitas yang dibutuhkan dalam pengembangan

usaha-usaha formal lainnya untuk membawa kapasitas menampung tenaga kerja yang lebih banyak dan berkualitas juga. Kemudian

kepedulian gereja secara tidak langsung dengan mendorong jemaat-jemaat mereka yang bersentuhan langsung dengan mereka untuk

didorong memberikan upaya-upaya yang positif, seperti memberikan ruang usaha yang ringan untuk mereka miliki serta memberikan

pembinaan-pembinaan langsung untuk pengembangan mereka, sehingga penataan oleh pihak-pihak nonpemerintah dapat berjalan, karena

pemerintah kota terlihat tidak mampu memberikan fasilitas secara langsung. Diharapkan gereja memberikan dorongan yang positif

untuk pemilik modal dari jemaat-jemaat mereka atau yang memiliki fasilitas keuangan untuk memberikan perhatian lebih kepada

mereka. Kita berharap dengan demikian pengembangan kota tampak cantik, indah, asri dan nyaman, tetapi juga menampakkan

kemanusiaan dan kesetaraan yang besar bagi seluruh warga kotanya. Tuhan memberkati.



Salam Transformasi pasti

terjadi!



Oleh : Agustinus Telaumbanua.

dilihat : 485 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution