Sabtu, 15 Agustus 2020 00:05:41 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Beatrice Portinari
Beatrice Portinari (1266-1290) adalah seorang anak manusia biasa yang kemudian menjadi obyek imajinasi luar biasa sehingga identitas dirinya secara tidak adil akan terseret dalam status luar biasanya itu.



Pengunjung hari ini : 13
Total pengunjung : 191025
Hits hari ini : 53
Total hits : 2031281
Pengunjung Online : 13
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Rakyat atau Caleg




SocialTwist Tell-a-Friend | |
Jum'at, 13 Februari 2009 00:00:00
Rakyat atau Caleg
Sejak dulu rakyat Indonesia selalu diajar untuk memandang pemilu sebagai pesta demokrasi, dan

pesta demokrasi itu sendiri berarti pestanya rakyat. “Pemilihan umum telah memanggil kita, s’luruh rakyat menyambut gembira...”

Demikian petikan theme song pemilu yang selalu didengungulang di era Orde Baru.



Pertanyaannya, siapa yang harus

dipandang lebih utama dalam pemilu, rakyat atau para calon anggota legislatif (caleg)? Secara logis tentulah rakyat yang lebih

penting ketimbang para calegnya. Sebab, rakyatlah yang memberikan suaranya untuk para caleg. Sebaliknya para caleg justru harus

berupaya keras merebut simpati rakyat demi mendapatkan suara sebanyak-banyaknya jika ingin menjadi wakil rakyat. Jadi, tanpa

rakyat, tak mungkinlah pemilu dapat diselenggarakan. Itu sebabnya rakyat disebut konstituen (yang pokok), sedangkan caleg

disebut kontestan (yang turut serta).



Dengan demikian maka selaraslah keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK)

tentang “suara terbanyak” sebagai penentu layak tidaknya seorang caleg menjadi anggota legislatif (aleg) di satu sisi dan

pemilu sebagai pestanya rakyat di sisi lain. Itu berarti, siapa yang akan menjadi wakil rakyat tidak lagi ditentukan oleh

partai politik berdasarkan nomor urut, melainkan berdasarkan perolehan suara terbanyak dari rakyat selaku pemilih. Dengan

begitu kedaulatan rakyat semakin dihormati, dan niscayalah demokrasi Indonesia semakin berkualitas.



Namun

sekonyong-konyong, muncullah gagasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang zipper system di tahap penetapan para aleg nanti.

Intinya, gagasan tersebut mengharuskan adanya satu perempuan untuk setiap tiga caleg terpilih. Jadi, untuk setiap tiga kursi

DPR/DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah) yang diperoleh suatu partai di sebuah daerah pemilihan (dapil) akan diberikan kepada

perempuan.



Kita percaya tujuan di balik gagasan zipper system itu amat mulia: demi meningkatkan kemajuan politik

kaum perempuan Indonesia. Tetapi, adakah payung hukum yang melandasi implementasinya sebagai kebijakan publik yang sah?

Sebelumnya diusulkan untuk membuat perppu sebagai dasar hukumnya, namun hingga kini perppu itu belum juga keluar. Meski begitu,

anggota KPU Andi Nurpati “ngotot” bahwa KPU tetap akan memberlakukan peraturan tersebut kendati perppu tidak dikabulkan. KPU,

kata Andi, siap melayani gugatan bila peraturan tersebut dianggap melanggar peraturan.



Inilah yang mengherankan

kita. Mengapa KPU sampai bersikap demikian? Bukankah dengan logika sederhana saja kita bisa menyimpulkan bahwa gagasan zipper

system di tahapan aleg itu bertentangan dengan keputusan terbaru MK tentang “suara terbanyak”? Sebab, bukankah yang harus

terlebih dipandang utama dalam pemilu adalah rakyat dan bukan para caleg? Jadi, mengapa tidak membiarkan rakyat sungguh-sungguh

bebas memilih para caleg yang dipercayainya untuk menjadi wakil rakyat kelak? Mengapa seakan ada niat untuk mengintervensi

kedaulatan rakyat, meskipun itu atas nama afirmasi kaum perempuan atau demi kemajuan politik kaum perempuan?



Hukum

jelas harus berlaku dan menjadi pedoman yang mengikat semua pihak, agar kepastian hukum dapat dijamin. Artinya, dengan mengacu

hukumlah yang salah dan yang sesuai dapat ditentukan. Itu berarti, dalam konteks pemilu, keputusan terbaru MK tentang “suara

terbanyak” harus dihormati semua pihak. Jadi, tak pada tempatnya lagi kita mempersoalkan apakah nanti kian banyak atau tidak

kaum perempuan yang masuk ke lembaga legislatif. Bukankah di tahapan caleg, kebijakan kuota 30% caleg perempuan sudah

diberlakukan? Kalaulah hasil dari kebijakan afirmatif ini kelak masih belum memuaskan, bukankah yang mestinya kita prihatinkan

adalah kesadaran akan keniscayaan kesetaraan gender yang belum tersebar luas di masyarakat, khususnya di kalangan kaum

perempuan itu sendiri?



Perihal masih minimnya kesadaran akan keniscayaan kesetaraan gender, inilah yang harus

menjadi pekerjaan rumah kita semua. Untuk itulah ke depan kita, bukan hanya KPU, harus lebih gigih memperjuangkannya melalui

berbagai bidang semisal pendidikan, agama, dan lain sebagainya. KPU sendiri niscaya lebih tepat jika berkonsentrasi memikirkan

bagaimana caranya agar potensi golput pada pemilu mendatang ini dapat diminimalisir.



Memang, golput merupakan hak

setiap orang. Namun ini bukan soal golput sebagai hak atau golput politis, melainkan golput administratif: yang tidak bisa

memilih karena belum terdaftar sebagai pemilih karena satu dan lain hal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa cukup banyak warga

negara Indonesia yang sebenarnya sangat ingin menggunakan hak pilihnya nanti, tapi terganjal oleh ketidakcermatan administrasi

negara. Warga yang hingga kini belum terdaftar itu bisa saja di waktu lalu memang malas mendaftar, atau mereka tidak tahu

kapan, ke mana, dan bagaimana harus mendaftar.



Jumlah mereka diperkirakan sangat besar. Survei Indo Barometer

menunjukkan indikasi itu. Dari 1.200 responden di 33 provinsi di seluruh Indonesia yang memiliki hak pilih, baru 67,2% yang

sudah terdaftar. Sebanyak 18,3% menjawab tidak terdaftar, sisanya 14,5% tidak tahu.



Belum lagi jika dipersoalkan

juga golput administratif dalam pengertian yang lain, yakni yang tidak mengerti bagaimana cara menandai pilihan calegnya nanti

pada surat suara. Responden pada kategori ini berjumlah 60,8%. Itu berarti, jika pemilih berjumlah 170 juta orang, potensi

suara tidak sah bisa mencapai 102 juta orang. Sebuah angka yang lebih dari cukup untuk menggerogoti legitimasi hasil pemilu.

Bukankah KPU dan institusi negara terkait di tingkat bawah seharusnya lebih proaktif mendekati warga masyarakat untuk

kepentingan itu?



Tak pelak, persoalan ini harus diantisipasi sejak dini. Demi semakin kuatnya legitimasi demokrasi

dalam pemilu kelak, tidak ada salahnya KPU berpikir kreatif dan melakukan upaya-upaya yang lebih gigih dalam memperjuangkan

kemungkinan membuka kembali kesempatan bagi warga masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, baik di dalam negeri maupun

di mancanegara. Meskipun waktu yang tersisa menjelang hari “H” 9 April sudah relatif pendek, namun perhelatan politik nasional

yang amat penting ini layak dipertimbangkan untuk mencari pelbagai kemungkinan dan menerobos pelbagai hambatan dalam rangka

itu. Terkait cara menandai caleg yang dipilih pada surat suara, KPU juga harus menemukan cara yang termudah dan dapat

dimengerti semua orang.



Sekali lagi, demi kualitas demokrasi Indonesia ke depan, jangan sampai jutaan warga negara

Indonesia merasa dikebiri haknya dalam pemilu. Jika itu yang terjadi, sama halnya dengan mengamputasi demokrasi, karena basis

dari demokrasi adalah suara rakyat.



Oleh : Victor Silaen

Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol

(victorsilaen.com)



Telah dimuat pada Harian Jurnal Nasional, 12 Februari 2009

dilihat : 504 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution