Sabtu, 30 Mei 2020 03:29:03 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.


Pengunjung hari ini : 108
Total pengunjung : 140196
Hits hari ini : 916
Total hits : 1443680
Pengunjung Online : 8
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Gereja Dalam Alam Demokrasi






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 30 Juli 2008 00:00:00
Gereja Dalam Alam Demokrasi
DEMOKRASI muncul di abad ke-18 dari Revolusi Perancis dan

Amerika; dan gereja sejak abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-20 sungguh bermasalah dengan demokrasi. Sebagai contoh,

ingatlah ketika Paus Gregorius XVI (1831-1846) pertama kali disodori gagasan kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan

hati nurani. Ia berkomentar bahwa gagasan-gagasan itu delerimenta yang pada dasarnya berarti sama sekali kegilaan, utter

madness. Demikian contoh bagaimana gereja memahami demokrasi pada abad ke-19. Pada abad ke-20, John Courtney Murray dalam suatu

pidatonya mengatakan perlunya Gereja melihat dimensi-dimensi positif dari demokrasi dan membuka dialog tentang demokrasi. Atas

ucapan itu, John C Murray dibungkam oleh gereja selama 10 tahun.



Itulah catatan sejarah, dan kita perlu belajar

darinya. Namun yang lebih penting ialah bagaimana masalah di masa lalu itu disingkirkan dan dipecahkan di abad XX berawal dari

Konsili Vatikan II (1962-1965). Sebagian besar karena jasa John C Murray. Konsili memecahkan masalah demokrasi itu dalam

Deklarasi tentang Kebebasan Beragama. Untuk diketahui, pluralisme adalah masalah yang paling banyak menyita perhatian dan

pengabdian Murray. Dalam dokumen tersebut, gereja membuat tiga pernyataan penting tentang politik.



Pertama, gereja

menerima keanekaragaman religius sebagai suatu pemberian, anugerah, given. Sebab itu yang dilakukan gereja adalah bagaimana

membangun sikap toleransi antara umat beriman dan bukan melakukan permusuhan terhadap sesama umat Tuhan yang beragama lain atau

bersekongkol dengan umat Tuhan yang beragama lain atau bahkan seagama untuk menghakimi saudara sendiri seagama.





Kedua, gereja menerima sekularitas negara. Kita tidak mengharapkan negara melakukan pekerjaan atau tugas gereja,

agama. Sebaliknya gereja juga tidak boleh melakukan pekerjaan negara. Berikanlah kepada kaiser apa yang menjadi hak kaiser dan

kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Pesan ini bermaksud bahwa setiap warga masyarakat yang adalah juga warga gereja

setelah menjalankan kewajiban kepada negara seperti membayar pajak dan lain-lainnya, maka negara harus juga menjamin

hak-haknya. Sebaliknya setiap warga negara yang adalah warga gereja dengan pantas dan layaknya melaksanakan apa yang menjadi

kewajiban selaku anggota jemaat, maka pahalanya adalah sebuah kebaikan untuk dirinya dan sesamanya yang tentu saja akan

mendapat ganjaran tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.



Ketiga, satu-satunya hal yang dipersoalkan gereja

perihal orde politik adalah kebebasan dalam menjalankan fungsinya, freedom to function. Bukan favouritism melainkan kebebasan

dalam menjalankan fungsinya! Gereja tidak menginginkan favouritism, yakni memberi perlakuan khusus pada satu pihak atau

kelompok tertentu lebih dari yang lain maupun diskriminasi dalam menjalankan peran sosial dan keagamaannya. Gereja mempunyai

tugas yang sama dan seimbang antara dua orang yang bertikai atau yang bermusuhan. Gereja tidak dalam tugas memilah mana yang

umatnya dan mana yang bukan umat. Yang sesat harus dibawa pulang ke rumah yang benar dan bukan langsung menghukum sebelum

mengetahui apa salahnya.



Sebab itu, ajaran Katolik mendukung sepenuhnya konsep pemisahan, separation gereja dan

negara. Namun perlu ditegaskan bahwa pemisahan gereja dan negara tidak pernah boleh menjadi pemisahan gereja dari masyarakat.

Dasarnya adalah konsep politik yang perlu dikomunikasikan, bahwa negara bukanlah totalitas dari masyarakat. Sudah menjadi

esensi demokrasi bahwa negara hanyalah salah satu bagian dari lingkaran lebih besar yang bernama masyarakat. Gereja pun berada,

sebagai bagian integral dari lingkaran masyarakat itu. Itulah sebabnya kita menyetujui pemisahan gereja dan negara, yang

keduanya adalah bagian dari masyarakat. Yang tidak kita setujui adalah pemisahan gereja dari masyarakat. Kalau itu terjadi,

hasilnya adalah gereja yang bisu. Tanggung jawab masyarakat ialah bekerja untuk kebaikan umum, common good. Tanggung jawab

negara ialah menjaga tata-tertib umum, public order. Gereja adalah komunitas iman atas dasar kehendak bebas dengan kapasitas

tertentu, sebagai kekuatan moral yang harus bersuara lantang.





Gereja dan Politik



Salah satu

warisan penting dari Konsili Vatikan II adalah keberhasilannya menggeser persoalan dari gereja dan negara ke persoalan yang

lebih dalam dan luas yakni gereja dan dunia. Ini bukan persoalan legal atau konstitusional, melainkan persoalan sosial dan

moral. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa tugas gereja dalam masyarakat ialah melindungi martabat transenden dari pribadi

manusia.



Alasan gereja tertarik pada proses-proses politik adalah karena gereja tertarik pada manusia, karena sadar

akan tugas pengutusannya bagi keselamatan manusia. Maka perlindungan atas martabat manusia bukanlah kegiatan ekstra-kurikuler

dari gereja. Juga bukan opsional, marginal atau aksidental. Itulah justru jantung misi gereja! Oleh karena itu, di mana pun

martabat manusia direndahkan, diabaikan, apalagi ditindas dan dikorbankan demi pembangunan, gereja harus tampil membela dengan

suara lantang.



Untuk itu, Konsili Vatikan II menegaskan bahwa orang-orang Katolik harus masuk dalam orde politik

berdasarkan apa yang diyakini tentang martabat pribadi manusia. Pribadi manusia tidak hanya suci; pribadi itu juga sosial.

Maka, rancang-bangun daripada konteks sosial dan sistem sosial dapat secara desisif memengaruhi sejauh mana pribadi-pribadi

punya peluang untuk menyadari martabat mereka, yang terkait dengan keduanya, social context dan social system. Justru dalam

arena politiklah masyarakat memutuskan bagaimana memerlakukan setiap dan semua pribadi manusia warganya. Politik adalah salah

satu arena, di mana nasib dan masa depan pribadi manusia ditentukan. Namun arena itu menjadi amat desisif dan determinan,

karena keputusan menyangkut arena lain ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan dan seterusnya diambil melalui proses-proses

politik, menjadi keputusan politik !.



Dalam hal ini, warga gereja terbagi dua, yakni warga gereja yang adalah umat

dan warga gereja yang adalah pemimpin umatnya, dengan tugas sosialnya berbeda-beda. Pemimpin umat adalah pengemban tradisi

gereja sekaligus mengemban tugas sebagai imam, raja dan nabi. Artinya selaku imam yang bertakhta di atas nilai-nilai moral

Kristiani senantiasa memberikan inspirasi moral kepada umatnya dan bila umatnya tidak berani menyebarkan benih moralitas

Kristiani di manapun, maka seorang pemimpin gereja patut turun untuk meneriakkan nilai-nilai moral tersebut kepada setiap

telinga dan hati untuk mendengarkan dan melaksanakannya.



Bila ada umat tidak mau mendengarkan, maka pemimpin gereja

tetap harus berteriak semakin keras agar didengarkan bahkan harus mendatangi umatnya yang tidak mau mendengarkan untuk diajak

pulang ke rumah yang benar, dan bukan sebaliknya bersekongkol dengan kelompok umat tertentu atau menggunakan tangan-tangan umat

pada satu kelompok untuk mencambuki umat yang tidak mendengarkan dan tidak melaksanakan ajaran dan nilai-nilai

Kristiani.



Sebaliknya, tugas warga gereja yang merupakan umat biasa adalah mendengarkan ajaran-ajaran moral yang

disampaikan oleh pemimpim umat dan sedapat-dapatnya melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang apa pun di mana

saja. Ketika umat mengalami kegalauan, maka tempat untuk berteduh adalah 'rumah Tuhan'. Di rumah Tuhan itu ada penjaganya,

yakni pemimpin umat yang adalah pengendali kebenaran ajaran dan nilai-nilai moral Kristiani. Akan tetapi, jangan lupa bahwa

pada zaman Yesus hidup di tanah Palestina, ada saja pengikutNya yang menjadi duri dalam ajaran Yesus sendiri, semisal Yudas

Iskariot yang lebih mementingkan uang 30 perak ketimbang nyawa guru moralnya sendiri yakni Yesus.



Maka selaku warga

gereja, umat Allah perlu selalu memerhatikan mana pemimpin umat yang menjadi tempat kita mendapatkan dan menyandarkan kebenaran

ajaran dan nilai-nilai moral Kristiani. Sebab ada-ada saja orang dengan dalil penjaga moralitas Kristiani dan kebenaran injili

sampai-sampai setiap ayat suci dalam alkitab tidak bisa ditafsir dan tidak dapat dimaknai dalam konteks kekinian. Padahal

ayat-ayat suci dalam Alkitab hendaknya ditafsirkan dan dimaknai serta dihidupi dalam konteks kekinian sebab itulah hakekat ayat

suci yang ditulis ribuan tahun bahkan berabad-abad lalu. Dan setiap umat beriman dalam bimbingan pemimpin gereja mempunyai

keleluasaan menafsirkan ayat-ayat suci dalam Alkitab untuk dihayati dalam hidupnya.



Sebab itu, dalam hubungan

dengan pernyataan Simon Hayon perihal pusat peradaban Kristiani ada di Lamaholot mungkin saja mau mengajak kita untuk kembali

ke jati diri selaku orang Lamaholot yang dilahirkan oleh budaya dan Lewotana Lamaholot tanpa meninggalkan kekristenan kita.

Andai saja Yesus sungguh lahir di Lamaholot, bukankah kisah-kisah klasik zaman lampu di Lamaholot akan memondial segera seperti

kisah-kisah klasik bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama? Sebaliknya, andai pernyataan Simon Hayon selaku bupati dan orang

nasrani terbukti secara otentik menodai ajaran agama Katolik, maka kita perlu menempuh jalur yang pantas sebagai sesama orang

nasrani untuk meminta klarifikasi darinya. Jangan kita lebih dahulu menghukumnya atau memproklamirkan kesalahannya di luar

rumah sebelum kita tahu apa persis kesalahannya. Dan bila Simon masih berkelit, jalur hukum pun bisa dilakukan.





Akan tetapi, bila Simon sungguh-sungguh seorang nasrani, maka apakah betul bahwa ia dengan sengaja menodai apa yang

diyakininya sendiri? Jangan-jangan ada maksud lain dengan membesarkan masalah yang kecil. Sebaliknya, bila Simon sungguh

menodai ajaran agama Katolik, maka adalah bijak juga bila pemimpin gereja lokal yang empunya kuasa mengajar gereja dalam

kebenaran iman dan nilai-nilai moral Kristiani memanggil Simon selaku umatnya untuk mengklarifikasi. Sebab bila tidak demikian,

orang bisa bertanya para pemimpin gereja lokal berada di pihak mana?



Alam Demokrasi.



Gereja secara

hirarkis tidak boleh berpolitik. Hal itu tidak berarti tidak tahu politik. Justru gereja hirarki harus tahu politik. Sebab,

banyak umat masuk dalam kehidupan politik, bahkan seluruh bidang kehidupan manusia sangat ditentukan oleh sebuah keputusan

politik termasuk kehidupan dalam bidang keagamaan, menyangkut sejauh mana praktek kehidupan keagamaan dijalankan dalam

perlindungan keputusan-keputusan politik oleh pemerintahan negara.



Dalam alam demokrasi, sangat dimungkinkan setiap

orang bisa dengan gampang menyuarakan apa saja yang menjadi harapan kepada pemimpinnya lewat jalur politik, hukum atau lewat

jalur privasi keagamaan. Ketika kita menggunakan demonstrasi, petisi, opini lewat media massa dan lewat lembaga formal

demokrasi lainnya seperti DPR dan DPD, maka itu tidak lain adalah jalur politik. Bila kita menggunakan lembaga kepolisian,

kejaksaan itu artinya kita menggunakan jalur penegak hukum. Ketika seorang umat Tuhan dianggap sesat, maka umat Allah secara

pribadi atau pemimpin umat secara hirarkis patut mengajaknya kembali seperti anak hilang, itulah pendekatan privasi keagamaan.

Maka, media untuk menyalurkan aspirasi tersebut dapat dipakai sangat tergantung pada substansi dan jenis mana aspirasi itu

sendiri.



Kalaulah seorang pejabat publik semisal hanya memasang jaringan pipa air minum tetapi arinya tidak

datang-datang seperti pernah terjadi di Lamahala, Adonara Timur dan pengadaan mesin pengolah kelapa menjadi minyak kelapa

dibiarkan sampai karatan di Waiwadan, Adonara Barat pada masa pemerintahan lalu sebelum Simon Hayon dan Yosni Herin. Atau

sejumlah proyek lain seperti pembelian KM Siti Nirmala, Andhika, kasus tanah Weri, Mokantarak dan pengadaan genset yang

bermasalah dengan status hukum sampai saat ini belum jelas yang juga pada pemerintahan lalu. Atau sejumlah janji pasangan

Simon-Yosni yang sampai saat ini belum terwujudkan sementara masa jabatannya sudah tiga tahun berjalan, maka kita patut

menuntut dan menyuarakan aspirasi-aspirasi lewat media-media demokrasi sebagai sarana politik praktis yang halal bagi setiap

orang atau kelompok masyarakat.



Hal ini tidak menegasikan penggunaan media-media demokrasi tersebut untuk

menyampaikan aspirasi macam mana pun dari setiap orang atau kelompok masyarakat. Hanya saja seperti disebutkan, bahwasannya

kita perlu membedakan mana aspirasi yang disampaikan lewat jalur politik, hukum atau privasi keagamaan. Sebab ketika sebuah

persoalan politik diselesaikan lewat jalur privasi agama, maka politik sedang bersekongkol dengan agama di mana politik membeli

agama untuk mendapatkan legitimasi dan agama menjual dirinya demi sejumlah dinar. Maka Yudas Iskariot pun masih ada juga di

zaman ini.



Sebaliknya sebuah persoalan agama diselesaikan lewat jalur politik, maka sama halnya dengan substansi

kebenaran ilahi sorgawi yang dibawa agama sedang menyatu dan meleburkan diri dalam rahim bumi bernurani materialis, bertangan

penuh darah. Maka agama akan dengan mudah menggunakan tangan siapa saja untuk membunuh siapa pun. Agama bisa menjadi pembunuh,

bukan pembawa ajaran yang menyelamatkan. Muncul pertanyaan di sini dalam alam demokrasi saat ini agama dan para pemimpin agama

hendaknya berada di pihak mana ? Bukankah agama tidak mengajarkan dendam ? *





Oleh : Y Peka

Wisok.-

(Magister Sains pada Universitas Padjadjaran Bandung, Sekretaris Lembaga Pengembangan Humaniora dan Staf Pengajar

pada Universitas Katolik Parahyangan Bandung).









dilihat : 483 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution