Selasa, 13 April 2021 05:49:03 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Beatrice Portinari
Beatrice Portinari (1266-1290) adalah seorang anak manusia biasa yang kemudian menjadi obyek imajinasi luar biasa sehingga identitas dirinya secara tidak adil akan terseret dalam status luar biasanya itu.



Pengunjung hari ini :
Total pengunjung :
Hits hari ini :
Total hits :
Pengunjung Online :
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Reformasi, Pers dan Kebangkitan Kesadaran




SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 08 Juli 2008 00:00:00
Reformasi, Pers dan Kebangkitan Kesadaran
Sebuah penanda penting tentang

perubahan di era pasca-Soeharto adalah terjadinya kumulasi aksi unjuk rasa dimana-mana. Pelaku aksi tersebut berserakan mulai

dari kelompok mahasiswa, buruh, aktivis organisasi non-pemerintah (ornop), dan kelompok-kelompok lainnya. Isu yang diusung

melalui aksi-aksi tersebut pun beragam, baik yang berkenaan dengan aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan hidup,

hak asasi manusia, bahkan tuntutan pengakuan akan identitas kelompok-kelompok minoritas. Pertanyaannya, mengapa seiring waktu

aksi-aksi tersebut mengalami peningkatan drastis?



Ada beberapa kemungkinan jawabannya. Pertama, karena kini tak ada

lagi penguasa yang begitu kuat dan represifnya terhadap rakyat. Pasca-Soeharto, rakyat seakan memperoleh kembali

kemerdekaannya, sehingga muncullah keberanian dan keinginan bebas yang telah sekian lamanya ditekan. Maka, aspirasi apa pun

yang ingin disampaikan dengan mudahnya disalurkan melalui aksi unjuk rasa.



Kedua, karena saluran-saluran politik

formal kurang membuka akses kepada rakyat, sehingga ditempuhlah cara-cara aksi unjuk rasa. Ketiga, karena pers pun kini

memperoleh kebebasannya yang sejati selekas pupusnya bayang-bayang ancaman pembatalan surat izin maupun intimidasi penguasa

untuk menjalankan peran-fungsi jurnalistiknya. Maka, seiring waktu pun satu demi satu pers baru bermunculan. Dan dengan makin

ketatnya persaingan, makin berani pulalah masing-masing pers itu dalam menurunkan berita-berita dan opini-opini, termasuk

foto-foto dan karikatur-karikatur yang menarik-menggelitik.



Faktor ketiga ini dapat dijelaskan dengan mengacu

pemikiran Daniel Lerner, seorang sosiolog Amerika Serikat yang terkenal dengan bukunya The Passing of Traditional Society

(1958). Menurut Lerner, faktor persebaran komunikasi massa merupakan penyebab utama terjadinya modernisasi di negara-negara

berkembang. Modernisasi itu sendiri ditandai oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, baik secara geografis (ada kesempatan dan

kemauan bebas untuk berpindah tempat), sosial (ada peluang besar untuk meningkatkan status maupun posisi sosial), dan psikis

(ada kebebasan dan kemampuan untuk berpikir bebas).



Lerner berpendapat, setelah mengalami mobilitas secara psikis,

orang-orang mulai memiliki pandangan tentang pelbagai hal yang berkembang di masyarakat, termasuk dalam bidang politik. Maka,

terjadilah peningkatan minat terhadap hal-hal tertentu yang sebelumnya dianggap sebagai urusan pemerintah atau para elite

politik saja. Orang-orang kemudian mulai beranggapan bahwa hal-hal tersebut juga patut menjadi urusannya. Perubahan ini jelas

mengandung implikasi politik, yakni meningkatnya partisipasi politik rakyat. Atas dasar itulah Lerner berteori bahwa

modernisasi, yang disebabkan oleh persebaran komunikasi massa, selalu berkem­bang ke arah sistem politik yang

demokratis.



Namun, Lerner juga mengantisipasi kemungkinan negatif di balik persebaran komunikasi massa itu. Yakni,

terjadinya revolution of rising expectations, yang kelak bisa menjadi revolution of rising frustrations. Tak dapat dimungkiri

bahwa melalui pers, masyarakat dapat menyerap pelbagai informasi dan pengetahuan. Melalui pers pula opini masyarakat dapat

diarahkan untuk dibentuk. Jika opini tersebut merupakan stimuli, maka respon-respon tertentu yang merupakan derivasi dari opini

tersebut niscaya segera dihasilkan. Selanjutnya, dalam waktu yang relatif cepat, respon-respon itu akan berkembang menjadi

harapan-harapan, yang jika tak segera dipenuhi dapat menumbuhkan frustrasi-frustrasi sosial.



Berdasarkan itu

mudahlah dipahami mengapa dalam sedekade terakhir ini terjadi kumulasi aksi unjuk rasa dimana-mana. Berbagai contoh konkret

dapat dikemukakan untuk menggambarkan hal ini. Tentang tragedi-tragedi di bulan Mei 1998 yang tak kunjung tuntas diselesaikan,

misalnya. Melalui pers, masyarakat sudah mengetahui bahwa di balik tragedi-tragedi tersebut ada rekayasa politik tingkat tinggi

sehingga kerusuhan dan pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan etnik Tionghoa dapat terjadi secara bersamaan. Namun,

adalah fakta bahwa dari presiden ke presiden, tragedi-tragedi tersebut tak ubahnya memori kelam yang nyaris mustahil diungkap

kebenarannya, apalagi dicapai keadilannya.



Begitu pula tentang diri (almarhum) mantan presiden Soeharto. Melalui

pers, masyarakat setidaknya telah memiliki anggapan (akibat opini publik yang dibentuk oleh pers) bahwa selama berkuasa,

Soeharto telah mengumpulkan kekayaan secara korup. Maka bertumbuhlah harapan agar mantan penguasa puluhan tahun itu segera

diadili. Itulah salah satu tuntuan Reformasi 1998 dan harapan rakyat pada umumnya. Terkait itulah, disebabkan proses hukum

dalam kasus Soeharto berjalan sangat lambat dan seakan tidak serius, maka muncullah frustrasi-frustrasi sosial dalam bentuk

aksi-aksi unjuk rasa.



Itu baru beberapa contoh saja, namun cukup untuk menyimpulkan bahwa pemerintah demi pemerintah

pasca-Soeharto cenderung merupakan institusi politik yang kurang akomodatif terhadap harapan-harapan yang berkembang di

masyarakat. Begitupun lembaga legislatif, tak hirau para anggotanya kini bukan lagi hanya dari partai politik yang itu-itu

saja. Pendeknya, umumnya masyarakat cenderung meragukan kesejatian mereka sebagai kaum reformis. Tak heran jika dalam sedekade

terakhir ini telah banyak beredar istilah-istilah seperti “dagelan politik”, “sandiwara politik”, dan sejenisnya, yang tertuju

kepada para pejabat negara dan para politisi itu.



Boleh jadi inilah ekses reformasi selama sedekade terakhir ini:

bahwa pemerintah demi pemerintah yang terbentuk cenderung merupakan institusi negara yang tidak kuat. Dalam konteks ini, kuat

atau tidaknya institusi tersebut tidaklah semata diukur dari kuantitas dan kualitas alat-alat pertahanan dan keamanan serta

teknologi persenjataan yang dimilikinya. Melainkan, pertama, tergantung dari ada atau tidak adanya kepercayaan dari rakyat.

Kedua, tergantung dari profesionalitas dan soliditas para anggota kabinetnya sendiri. Ketiga, terpengaruh pula oleh para

politisi di parlemen, baik yang menyangkut kualitas-profesiona litas maupun relasi-kolaborasi mereka dengan

pemerintah.



Belum lagi jika diperhatikan juga kualitas-profesionalitas lembaga yudikatif serta instansi-instansi

terkait yang seharusnya berperan besar dalam mendorong tegaknya supremasi hukum. Yang jelas, mengacu pemikiran ilmuwan politik

Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968), jika institusi negara tidak kuat dan tertib politik tidak

tercapai, maka perubahan sosial yang berlangsung di era transisi demokrasi sulit diharapkan akan menghasilkan hal-hal yang

baik. Sebaliknya, yang sangat mungkin terjadi adalah instabilitas dan frustrasi sosial di sana-sini.



Jadi, haruskah

kita pesimistik atau optimistik dengan reformasi yang terus bergulir ini? Mungkin kesabaran ekstralah yang diperlukan, seraya

terus mengawal proses-proses perubahan ini ke depan agar tidak diselewengkan oleh para politisi yang kurang rasional dan kurang

bermoral. Pencerahan rakyat pun harus diintensifkan, agar mereka mampu memilih secara kalkulatif saluran mana yang harus

ditempuh dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aksi unjuk rasa, memang, sebentuk partisipasi politik yang sah. Namun, dalam

situasi normal, masih banyak alternatif lain yang dapat dilakukan. Kalaupun itu yang dipilih, anarkisme haruslah dihindarkan.

Sebab, bentuk-bentuk partisipasi politik yang anarkis niscaya mendorong kian banyak orang yang berpikir bahwa reformasi dan

demokrasi identik dengan kekerasan.



Oleh : Victor Silaen



Dosen Fisipol UKI, pengamat

sospol.



Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 5 Juli 2008



Dikutip dari Milis Pustakalewi

dilihat : 531 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution