Selasa, 07 April 2020 20:04:43 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.


Pengunjung hari ini : 990
Total pengunjung : 86189
Hits hari ini : 5428
Total hits : 1023520
Pengunjung Online : 9
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Mempersiapkan Perdamaian di Pakistan






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 25 Juni 2008 00:00:00
Mempersiapkan Perdamaian di Pakistan
Pittsfield, Massachusetts

Kritik telah dilontarkan terhadap upaya pemerintah Pakistan untuk menunda pembicaraan dengan kelompok-kelompok militan.

Sementara kekhawatiran tentang pembentukan kembali kelompok Taliban masih valid, namun kepentingan keamanan jangka panjang

Amerika tidak saja untuk mendukung rencana perdamaian multidimensi yang sedang dibentuk, tapi juga untuk menahan diri dari

kata-kata dan tindakan yang dapat merusak proses tersebut. Serangan udara yang menewaskan 11 tentara Pakistan di Mohmand Agency

merupakan kasus terbaru.



Segera setelah pemilihan umum Februari, pemerintah Pakistan meluncurkan pembicaraan damai

dengan militan di Propinsi Perbatasan Barat Daya (NWFP) dan Wilayah Kesukuan Federal (FATA). Pada 21 Mei, pemerintah

Perbatasan, dipimpin oleh Partai Nasional Awami (ANP) yang sekuler, menandatangani perjanjian damai yang komprehensif dengan

para militan yang berasosiasi dengan Tehreek-e-Taliban (TTP) di NWFP. Pemerintah propinsi menyetujui penggunaan syariah dalam

divisi Malakand NWFP, sementara Taliban setempat bersumpah untuk menghargai surat perintah negara, menyerahkan militan asing ke

pemerintah dan meninggalkan militansi.



Pada tingkat federal, pembicaraan berlanjut antara pemerintah dan TTP, dan

telah mengarah pada pertukaran tawanan serta re-orientasi posisi pasukan bersenjata untuk memfasilitasi kembalinya para

pengungsi ke wilayah itu.



Sementara rakyat Pakistan telah menyambut inisiatif damai itu, AS menunjukkan keberatan.

Penting bagi AS untuk mengetahui bahwa prioritas pemerintah Pakistan pertama-tama adalah membawa perdamaian dan stabilitas

dalam perbatasannya sendiri. Jika kepemimpinan baru tampak menempatkan kepentingan AS di atas kepentingan negaranya sendiri,

pemerintah baru itu akan mengalami masalah legitimasi yang sama dengan yang dihadapi Musharraf. Ini akan meremehkan transisi

demokrasi Pakistan, menciptakan ketidakstabilan di dalam negeri dan di tingkat regional.



Jika negosiasi gagal karena

pemberontakan militan, rakyat Pakistan akan mendukung penggunaan kekuatan, karena semua saluran lainnya lemah. Ini akan

mengarah pada kepemilikan publik yang lebih luas akan perang melawan terorisme, sesuatu yang diserukan oleh

AS.



Pemerintah Pakistan mengetahui bahwa kebutuhan akan strategi regional untuk mengkonsolidasikan perdamaian rapuh

yang dicapai di Pakistan. Tapi pemerintah Pakistan juga percaya pada pendekatan tambahan. Begitu telah menciptakan hubungan

kerja dengan Taliban setempat, pemerintah Pakistan dapat berpotensi memfasilitasi pembicaraan antara NATO, Taliban Afghanistan,

dan pemerintahan Afghanistan.



Dalam beberapa bulan belakangan ini, sekutu NATO dan pemerintah Afghanistan (meskipun

ada ancaman Karzai untuk mengejar Taliban Pakistan di FATA) telah menunjukkan kepenatan perang dan tampaknya bersedia untuk

memoderasi para anggota Taliban. ANP telah mengandalkan pada elemen-elemen Pakhtoonwali (kode kesukuan) untuk menjangkau para

militan Pashtun dan dapat menerapkan tradisi yang serupa di seluruh perbatasan. Juga, ANP memiliki hubungan dekat dengan

pemerintah Karzai dan tahun lalu mensponsori perdamaian regional jirga (pertemuan para tetua suku) di Kabul.



Jirga

yang serupa, kali ini bersama pasukan NATO dan kelompok Taliban moderat dari kedua sisi perbatasan bisa terbukti sebagai

langkah maju yang efektif.



Jadi bagaimana AS dapat mendukung pembicaraan damai dan juga melindungi kepentingan

keamanannya di wilayah itu?



Pertama, AS harus menahan diri dari menyerang wilayah Pakistan selama negosiasi

perdamaian. Serangan udara baru-baru ini di Mohmand dan Damadola yang menewaskan masyarakat sipil maupun tentara mengingatkan

rakyat Pakistan akan serangan serupa pada Januari 2006, yang muncul di puncak perjanjian perdamaian yang akan ditandatangani

antara pasukan pemerintah dan Taliban.



Di Pakistan, serangan-serangan ini tampak sebagai upaya langsung untuk

menyabotase proses perdamaian, menghasilkan seruan balas dendam terhadap AS dan mengundang serangan balasan di wilayah-wilayah

Pakistan. Tak satu pun dari hasil tersebut merupakan pertanda baik bagi perdamaian di wilayah itu.



Kedua, AS harus

mendorong segera dibukanya kembali pertemuan koordinasi tingkat tinggi antara Pakistan, NATO, dan Afghanistan yang sempat

tertunda akibat transisi politik Pakistan dan negosiasi internal.

Pada saat yang sama, AS harus mendorong pemerintah

Pakistan untuk mengembangkan mekanisme pengawasan bersama dengan Taliban penanda-tangan perdamaian untuk memastikan kepatuhan.

Konsekuensi untuk pelanggaran juga harus ditentukan.



Selain itu, memperbesar dukungan finansial rencana perdamaian

hingga $4 milyar yang diusulkan oleh pemerintah NWFP akan baik bagi hubungan Pakistan-AS. Rencana untuk mengurangi militansi di

perbatasan dengan memperluas kekuatan polisi, membuat konferensi perdamaian religius regional, membentuk dana pedesaan, dan

membangkitkan ketenagakerjaan melalui implementasi proyek infrastruktur.



Akhirnya, AS harus meningkatkan garis

komunikasi antara federal Pakistan dan tim negosiasi propinsi yang kekurangan strategi koheren. Pemerintah federal telah

mengeluarkan sebagian besar pemerintahan propinsi dari pembicaraan dengan militan dalam FATA. Dengan demikian, pemerintah

propinsi tidak dapat menuntut tanggung jawab para anggota TTP di Perbatasan jika muncul pelanggaran oleh lawan mereka dalam

daerah kesukuan.



Ini telah mengarahkan seorang petugas untuk mengamati bahwa walaupun TTP memiliki struktur perintah

terpadu di seluruh FATA dan NWFP, pemerintah tampak terpecah, sehinga memberi kesempatan pada militan.



Ini saat yang

kritis bagi Pakistan karena sedang mencari strateginya sendiri untuk melawan ekstremisme. Daripada meremehkan pendekatan itu,

AS seharusnya menyokong dalam cara yang dapat bermanfaat bagi kepentingan keamanan jangka panjangnya baik di Pakistan maupun di

wilayah itu.



Oleh ; Mehlaqa Samdani



* Mehlaqa Samdani adalah penasihat Proyek Rekonstruksi Pasca-Konflik

(PCR Project) pada Center for Strategic and International Studies di Washington, DC. Artikel ini didistribusikan oleh Kantor

Berita Common Ground (CGNews) dan bisa diakses di www.commongroundnews.org.



Sumber: Foreign Policy In Focus. 13 Juni

2008, www.fpif.org.

Artikel ini diterbitkan oleh Foreign Policy In Focus (FPIF), sebuah proyek Institute for Policy

Studies (IPS, www.ips-dc.org).



Telah memperoleh hak cipta.

dilihat : 458 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution