Kamis, 02 April 2020 03:11:36 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.


Pengunjung hari ini : 245
Total pengunjung : 79825
Hits hari ini : 486
Total hits : 986264
Pengunjung Online : 12
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Berdamai, Baru Ikut Pemilu






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 10 Mei 2008 00:00:00
Berdamai, Baru Ikut Pemilu
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terancam tidak ikut pemilu

jika konflik internal yang melahirkan dua kepengurusan di tubuh partai tersebut tak kunjung selesai. Kalau sengketa itu

diajukan ke pengadilan, dibutuhkan waktu relatif lama untuk memperoleh keputusan tetap, padahal PKB harus mendaftar ke Komisi

Pemilihan Umum (KPU). Terkait itu Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan bahwa KPU hanya menerima satu pengurus partai

politik (parpol). Menurut dia, KPU akan netral dan mengukur kebenaran berdasarkan aturan perundang-undangan. Untuk itu pihaknya

meminta agar konflik internal PKB dapat diselesaikan. “Kalau belum ada putusan hingga Jumat, maka kita akan pleno untuk

tentukan sikap,” kata Hafiz, 5 Mei lalu.



Itulah berita terkait kisruh di PKB yang terbetik dari media massa. Hingga

kini masih belum jelas apakah PKB akan ikut atau tidak ikut Pemilu 2009. Jika KPU akan melakukan rapat pleno untuk menentukan

sikap, itu pun masih belum jelas sikap seperti apa yang dimaksud. Namun dari diskusi publik di pelbagai forum, muncul usulan

agar KPU tidak menerima dua pengurus parpol yang di dalamnya masih ada perselisihan internal selama masa pendaftaran. Jadi,

jika konflik internal parpol tersebut masih belum mampu diselesaikan, diusulkan agar tak satu pun dari dua pengurus itu yang

diterima untuk mendaftar. Alhasil, parpol tersebut tidak dapat ikut Pemilu 2009.



Bijakkah sikap seperti ini? Dari

sisi KPU, jawabannya cenderung ”ya”. Sebab, KPU notabene adalah lembaga bentukan negara. Dan karena idealnya negara bersikap

netral terhadap semua parpol, maka dengan sendirinya KPU pun harus netral. Sebaliknya, kalau KPU memutuskan pihak A bisa ikut

pemilu dan pihak B tidak bisa, itu berarti KPU telah berpihak. Maka, negara pun ikut terbawa-bawa dalam ketidaknetralan ini. Di

satu sisi, sikap negara yang berat-sebelah seperti ini bisa digugat secara hukum. Di sisi lain, Indonesia yang sedang

direformasi ini bagaikan kembali ke masa silam, ketika negara memperlakukan Golkar bagaikan primadona di antara

kekuatan-kekuatan politik di era Orde Baru itu.



Tentang hubungan antara pemerintah dan parpol, menurut Giovanni

Sartori (1976) pada intinya ada dua model. Pertama, yang berorientasi negara (state centered). Kedua, yang berorien­tasi

masyarakat (society centered). Model pertama mengharuskan negara memiliki program ekonomi politiknya sendiri, yang untuk

mencapainya, pemerintah harus berada pada posisi yang mengontrol setiap situasi dan kondisi selama jangka waktu yang relatif

panjang. Jadi, meski sistem politik modern memberi peluang adanya parpol-parpol yang saling berkompetisi, namun arah politik

harus tetap berjalan di dalam kontrol pemerintah. Caranya, bisa dengan menjadikan parpol tertentu sebagai primadona yang selalu

mendapatkan dukungan dan fasilitas untuk memenangkan pemilu. Karena, jika sang primadona menang, setidaknya ada jaminan bagi

kesinambungan program yang sudah dicanangkan itu.



Model kedua justru membiarkan negara untuk tidak memiliki program

ekonomi politiknya sendiri. Sebaliknya, setiap parpol diharuskan saling berkompetisi menjajakan programnya masing-masing.

Pertanyaannya, program siapa yang akan dilaksanakan untuk dan atas nama negara? Jawabannya: untuk itulah pemilu

diselenggarakan, untuk menentukan siapa lebih layak mengontrol negara berdasarkan programnya. Maka, dalam konteks ini,

masing-masing parpol diposisikan setara dan tidak ada yang diistimewakan oleh negara. Sebab, parpol yang menang akan sangat

mungkin ber­ganti-ganti setiap kali pemilu diselenggarakan. Jadi, negara memang terus-menerus dikondisikan untuk menghormati

setiap parpol yang ada. Niscaya dengan demikian pulalah rakyat selaku pemberi suara kepada parpol-parpol itu juga bersikap

serupa.



Maka, terkait dengan sebuah parpol yang berkonflik internal dan tak kunjung mampu menyelesaikannya, adalah

bijak jika negara menutup pintu bagi keinginan parpol tersebut untuk ikut berkompetisi dengan parpol-parpol lainnya. Pertama,

hal ini mendorong para elite parpol yang bersangkutan untuk berupaya keras menyelesaikan masalah internalnya. Kedua, terkait

itu, di satu sisi negara terkondisi untuk tidak mengintervensi parpol-parpol, di sisi lain parpol yang bersangkutan terkondisi

untuk belajar semakin dewasa dan mandiri (apalagi jika nantinya konflik internal tersebut dapat diakhiri secara damai tanpa

melahirkan parpol baru). Ketiga, hal ini juga menjadi pembelajaran bagi rakyat bahwa parpol yang para elitnya sedang bertikai

sesungguhnya tidak layak untuk diharapkan menjadi wakil rakyat. Bagaimana mungkin para kader parpol itu dapat bahu-membahu

memperjuangkan aspirasi rakyat jika mereka sendiri terpecah-belah? Bagaimana rakyat dapat berharap kepada para politisi yang

sedang berkonflik di antara mereka sendiri?



Kisruh di tubuh PKB yang hingga kini masih belum terselesaikan kiranya

juga menyadarkan para elit parpol di Indonesia bahwa tujuan membentuk parpol bukanlah semata untuk mendapatkan kekuasaan,

tetapi juga untuk melayani rakyat dalam hal-hal berikut: 1) mengagregasikan dan mengartikulasikan pelbagai kepentingan; 2)

menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat; 3) sebagai sarana sosialisasi politik; 4) sebagai sarana rekrutmen politik; 5)

sebagai sarana pengelola konflik. Merujuk poin tiga, niscaya sosialisasi politik yang buruklah yang diberikan kepada rakyat

oleh sebuah parpol yang sedang berkonflik internal. Sementara merujuk poin lima, justru menjadi pertanyaan: bagaimana sebuah

parpol dapat menjadi sarana pengelola konflik jika para pengurusnya sedang berkonflik dan tak kunjung mampu

menyelesaikannya?



Memang, konflik sendiri sesungguhnya merupakan sesuatu yang tak terelakkan di tengah kehidupan

bersama. Ia bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan melibatkan siapa saja. Sebab, setiap orang pada dasarnya berbeda satu

sama lain. Sedangkan perbedaan merupakan akar konflik. Apalagi jika yang berbeda adalah kepentingan, dan kepentingan terkait

dengan kekuasaan. Maka, semakin besarlah potensi konflik tersebut, karena kekuasaan itu langka dan terbatas namun justru

diperebutkan banyak orang.



Karena begitu yakinnya akan kemustahilan mengintegrasikan semua orang, maka Max Weber

(1947) pernah mengatakan, bahkan para dewa di Olimpus pun terpecah-belah di kalangan mereka sendiri. Kendati demikian, kata

Lewis A. Coser (1972), konflik tak boleh dipandang selalu destruktif, memecah-belah atau merusak. Justru konflik dapat

menyumbang banyak pada relasi dan solidaritas antaranggota kelompok, dan bahkan menjadi energi yang menggerakkan

perubahan-pembaruan di masa depan.



Jadi, konflik tak selamanya pelik. Tinggal sebesar apa kemampuan kita untuk

mengelolanya. Terkait PKB, karena yang berkonflik adalah sesama kader sendiri, yang sudah lama saling mengenal dan bahkan sudah

seperti keluarga, maka lebih baiklah jika pendekatan yang ditempuh bersifat kompromistik: tidak ada yang menang dan kalah, agar

semua merasa sama-sama senang dan puas. Untuk itulah diperlukan mediator-mediator dari kedua belah pihak yang memenuhi beberapa

syarat ini: yang berintegritas, yang memiliki kematangan dan keberanian, juga memiliki “mental kelimpahan” yang selalu mampu

mencari alternatif di tengah kebuntuan. Mampukah pengurus kembar PKB menyelesaikan konflik internal mereka dalam waktu dekat

ini? Jika tidak, mungkin benarlah usulan itu: berdamai dulu baru ikut pemilu.



Oleh : Victor Silaen

Dosen

Fisipol UKI, pengamat sospol.



Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 10 Mei 2008

dilihat : 454 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution