Senin, 27 Januari 2020 03:07:08 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.


Pengunjung hari ini : 139
Total pengunjung : 22903
Hits hari ini : 595
Total hits : 602940
Pengunjung Online : 11
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Pemilu dan Pluralisme Pilihan Politik






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 01 Januari 2005 00:00:00
Pemilu dan Pluralisme Pilihan Politik
Pemilu dan Pluralisme Pilihan Politik



Oleh: Sukidi



-- IslamLib.com, Jum'at, 26 Maret

2004



(Artikel ini juga dimuat di Harian Media Indonesia, Jumat, 26 Maret 2004)



Robert Dahl, ahli kawakan

demokrasi, dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, Polyarchy, (1971:1-3), mensyaratkan delapan jaminan institusional yang

diperlukan untuk demokrasi.



BANYAK ilmuwan politik sepakat bahwa kondisi penting untuk menyukseskan transisi menuju

demokrasi adalah pemilu yang bebas. Pemilu bebas memang penting, tetapi belumlah memuaskan. Karena itu, Robert Dahl, ahli

kawakan demokrasi, dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, Polyarchy, (1971:1-3), mensyaratkan delapan jaminan institusional

yang diperlukan untuk demokrasi.



Delapan jaminan instistusional itu, adalah (1) kebebasan untuk membentuk dan

mengikuti organisasi; (2) kebebasan berekspresi; (3) hak memberikan suara; (4) eligibilitas untuk menduduki jabatan publik; (5)

hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara; (6) tersedianya sumber-sumber informasi

alternatif; (7) pemilu yang bebas dan adil; dan (8)institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada

suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.



Dalam studi ilmu politik, delapan elemen itu

menjadi standar umum bagi kondisi demokrasi. Namun, ilmuwan politik selalu berusaha untuk melengkapi persyaratan yang ada.

Profesor ilmu oolitik dan pemerintahan di Universitas Columbia, Alfred Stephan, bersama rekannya, Juan J. Linz termasuk yang

menilai bahwa delapan institusional model Dahl memang penting, tetapi, katanya, tidak cukup untuk kondisi

demokrasi.



Dikatakan tidak cukup, menurut Stephan dan Linz, karena demokrasi juga mensyaratkan konstitusi yang

demokratis, yang menghormati kebebasan dan memberikan proteksi terhadap hak-hak minoritas (Stephan, 2000:39). Pemerintahan yang

terpilih secara demokratis melalui pemilu haruslah memerintah dalam kerangka konstitusi yang demokratis, terikat pada

kedaulatan hukum, dan memperlebar ruang-ruang publik untuk partisipasi politik warga yang aktif.



Muslim dan

demokrasi



Dalam konteks itulah, Pemilu 2004 di Indonesia, haruslah diselenggarakan semaksimal mungkin untuk mencapai

standar demokrasi yang maksimal, baik secara prosedural maupun substansial. Ini penting, agar Pemilu 2004 mengakhiri proses

transisi demokrasi yang 'entah ke mana' arahnya, sehingga Indonesia benar-benar menjadi negara demokratis dengan populasi

muslim terbesar di dunia.



Jika ilmuwan politik seperti Huntington dan Lewis cenderung melihat Islam secara monolitik

dan tak demokratis baik dari segi doktrin maupun pengalaman historis, maka sayap ilmuwan lain seperti Liddle, Stephan,

Esposito, Voll, Hefner, hingga ilmuwan politik muda Saiful Mujani lebih optimis terhadap Islam dan muslim dalam kontribusinya

terhadap demokrasi.



Alfred Stephan (2000:48) memulai hipotesisnya: semua peradaban agama besar adalah multivocal. Ia

tidak tunggal dan monolitik. Islam, misalnya di samping ada sayap fundamentalisme muslim, juga ada sayap moderat dan liberal.

Kata Stephan, aktivis politik, jurnalis, dan bahkan profesor kadang kala secara keliru menyamakan Islam dengan kultur Arab.

Kemudian, mereka menegaskan --yang memang secara politik benar-- bahwa tidak ada demokrasi di negara-negara Islam dunia Arab,

sambil meninggalkan begitu saja kesan keliru bahwa tidak ada muslim yang hidup dalam rezim demokratis. Padahal, faktanya,

lanjut Stephan, ada sekitar 435 juta muslim --atau lebih 600 juta jika kita memasukkan Indonesia--, hidup di negara demokrasi,

demokrasi yang mendekati sempurna (near-democracies), dan demokrasi yang sebentar-sebentar atau tak stabil (intermittent

democracies).



Hasil 435 juta diperoleh Alfred Stephan dengan mengakumulasikan 110 juta muslim di Bangladesh, plus

120 juta muslim di Pakistan, plus 65 juta muslim di Turki, dan plus 120 juta muslim di India yang telah berkontribusi secara

signifikan terhadap demokrasi India dan kultur Islam yang multivokal. Diperoleh jumlah 415 juta muslim. Kemudian, Stephan



menambahkan minimal 20 juta muslim, yang hidup di bawah rezim demokratis di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Australia,

sehingga total nilai menjadi 435 juta muslim (Stephan, 2000:49).



Inilah Islam dan muslim yang mendiaspora dalam

demokrasi dan kultur politik global. Sebagaimana pengamatan sosiolog Prancis, Alexis de Tocqueville, (1969), mengenai peran

penting Kristen dalam menumbuhkan kultur politik yang demokratis di Amerika awal abad XIX, maka Stephan, Liddle, dan Hefner

juga tampak optimis menyaksikan peran Islam terhadap masa depan demokrasi dan negara modern di Indonesia.



Pluralisme

pilihan politik



Identitas muslim Indonesia, kata Alfred Stephan (2000:50), sering berwatak moderat, sinkretik, dan

pluralis. Ini temuan politik penting. Moderasi Islam tampak pada pluralisme pilihan politik di kalangan umat Islam. Dalam

Pemilu 1999, suara politik umat Islam tersebar ke berbagai partai politik, dari yang sekuler, nasionalis, sampai ke partai

Islam. Yang menarik, total hanya sekitar 14 persen suara umat Islam tersalurkan ke partai Islam: PPP memperoleh 11 persen, PBB

hanya 2 persen, dan PK malah 1 persen. Suara umat Islam malah lebih banyak tersebar ke partai sekuler dan nasionalis, mulai

PDIP, Golkar, PKB, sampai PAN.



Jika Alfred Stephan lebih pada pengamatan politik sepintas tanpa disertai data

kuantitatif, maka temuan penting ilmuwan politik muda Saiful Mujani bersama gurunya, Profesor R. William Liddle lebih

meyakinkan dengan sejumlah data survei nasionalnya dan interpretasi atas data yang luar biasa. Dimuat dalam jurnal bergengsi

internasional, Journal of Democracy, Vol. 15, No. 1, (2004), Mujani dan Liddle berkesimpulan bahwa

terjadi apa yang

disebut sebagai the political moderation of Indonesian Islam. Salah satu indikatornya, menurut mereka, adalah merosotnya

dukungan pemilih terhadap partai-partai yang pro-syariat Islam sejak pemilu pertama 1955. Dari 40 persen pada Pemilu 1955

menjadi 14 persen pada pemilu 1999 jelas menunjukkan penurunan yang sangat drastis. Seperti diketahui, pada Pemilu 1999,

perolehan suara partai Islam hanya sekitar 14 persen: PPP memperoleh 11 persen, PBB hanya 2 persen, dan PK malah hanya

memperoleh 1 persen.



Moderasi politik di kalangan umat Islam ini menandakan dua keberhasilan sekaligus: keberhasilan

proses modernisasi dalam mencerdaskan umat Islam, termasuk kecerdasan dalam menentukan pilihan suara politiknya dan

keberhasilan proyek desakralisasi partai Islam oleh kelompok pembaru muslim. Dahulu, ada proses mistifikasi politik yang

merasuk ke dalam tubuh, pikiran, dan kesadaran umat Islam untuk mensakralisasikan partai Islam. Kini, umat Islam semakin sadar,

moderat dan plural dalam pilihan politiknya.



Proyek desakralisasi partai Islam relatif berhasil: sebuah proyek

pengembalian mana yang sakral sebagai sakral, dan yang profan sebagai profan. Partai Islam, yang dahulu disakralkan untuk

dipilih umat Islam dalam pemilu melalui sejumlah fatwa, sekarang berhasil mengalami proses desakralisasi. Dengan proyek

desakralisasi ini, kita mengandaikan pola cita-cita, partisipasi, dan pilihan politik umat (Islam) yang lebih plural,

independen, non-partisan, dan tidak sebatas pendukung eksklusif bernama partai Islam. Pendasaran dan preferensi pilihan politik

umat Islam diharapkan tidak karena pertimbangan "perasaan seiman dalam politik," tetapi lebih karena pertimbangan objektif dan

rasional, dengan misalnya memilih partai murni pertimbangan program dan komitmennya pada reformasi.



Moderasi politik

juga semakin menegaskan terjadinya pluralisme pilihan politik di kalangan umat Islam. Umat mulai cerdas bahwa tidak ada

kewajiban memilih partai Islam; sama halnya tidak ada kewajiban memilih partai nasionalis sekuler. Umat bebas menyalurkan

aspirasi politiknya, tanpa harus tersandera adanya perasaan seiman dalam politik. Moderasi politik di kalangan umat Islam ini

jelas tak terlepas dari terciptanya ruang-ruang publik baru, umat mulai tercerahkan secara politik dan bahkan bebas melakukan

transaksi politik apa saja. Filsuf sosial Jerman, Jurgen Habermas, menyebutnya sebagai kebangkitan ruang-ruang publik,

maksudnya di Barat. Studi Habermas atas masyarakat Eropa abad XVIII sangat menekankan bahwa ruang-ruang publik, seperti kedai

kopi, klub baca, jurnal, dan seterusnya, sangat membantu dalam menciptakan kultur partisipasi politik yang terbuka dan

egaliter.



Kini, umat Islam di Indonesia sedang mengisi ruang-ruang publik baru yang baru saja dinikmatinya, dengan

program yang bervariasi: mulai mengobrol santai di warung, diskusi di ruang-ruang publik, aktif pendidikan politik, terlibat

pengawasan pemilu, sampai berani melakukan transaksi politik dan oposisi kritis. Jika semua aturan main demokrasi disepakati

dan ditaati bersama, maka kita sedang menyaksikan lahirnya negara

demokrasi justru dari populasi muslim terbesar di dunia

bernama Indonesia. Semoga!



Sukidi Mulyadi, Kontributor Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Mahasiswa

S-2 di Universitas Ohio, Athens, Amerika. Tulisan ini merupakan kerja sana dengan Sindikasi Media Islam dan Hak-hak

Politik.

dilihat : 461 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution