Senin, 12 April 2021 07:47:45 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Beatrice Portinari
Beatrice Portinari (1266-1290) adalah seorang anak manusia biasa yang kemudian menjadi obyek imajinasi luar biasa sehingga identitas dirinya secara tidak adil akan terseret dalam status luar biasanya itu.



Pengunjung hari ini :
Total pengunjung :
Hits hari ini :
Total hits :
Pengunjung Online :
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Mendikbud Hapus Bantuan Kuota Internet untuk Pemakaian Kurang dari 1 GB




SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 02 Maret 2021 15:30:31
Mendikbud Hapus Bantuan Kuota Internet untuk Pemakaian Kurang dari 1 GB

Surabaya – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, semua penerima bantuan kuota internet untuk pendidikan pada November-Desember 2020 akan otomatis menerima bantuan yang sama mulai Maret 2021. Namun, Mendikbud menghapuskan bantuan untuk penerima dengan pemakaian kurang dari 1 GB.

“Semua yang sudah pernah menerima kuota pasti akan menerima lagi, kecuali bagi mereka yang sudah mendapatkan tapi penggunaan di bawah 1 GB,” kata Nadiem saat mengumumkan bantuan kuota internet secara virtual, Senin (01/03/2021).

Nadiem mengatakan kebijakan bantuan kuota internet pada 2021 berlaku untuk siswa, mahasiswa, guru, maupun dosen. Bantuan kuota berlaku mulai Maret 2021 selama tiga bulan dan penyalurannya dilakukan setiap tanggal 11-15.

Menurut Mendikbud, penghapusan bantuan kuota internet untuk pemakaian kurang dari 1 GB bertujuan memastikan agar bantuan tepat sasaran.

“Salah satu dari hasil evaluasi kita adalah tidak memberikan kuota kepada mereka yang tidak menggunakan kuotanya, seperti mereka yang memakai di bawah 1 GB karena terindikasi tidak membutuhkan kuota tersebut,” lanjutnya.

Nadiem mengatakan pemimpin satuan pendidikan tidak perlu mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk siswa atau mahasiswa yang sudah menerima bantuan pada November-Desember 2020.

Namun, jika ada perubahan data, dia meminta pimpinan atau operator satuan pendidikan mengunggah SPTJM untuk nomor yang berubah atau nomor baru pada laman http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id atau untuk jenjang pendidikan tinggi pada laman http://pddikti.kemdikbud.go.id. Pelaporan atas nomor baru harus dilakukan sebelum April 2021 untuk mendapatkan bantuan kuota.

“Bagi yang nomornya berubah atau belum menerima kuota sebelumnya, baru bisa menerima bantuan kuota mulai April 2021,” kata Mendikbud.

Mendikbud menambahkan, pemerintah sebenarnya juga mengakomodasi pembelian kuota internet dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Pemanfaatan dana BOS ditetapkan secara fleksibel tergantung kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran guru honorer, membeli perlengkapan untuk kebutuhan tatap muka, atau tambahan kuota internet.

“Bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan tambahan biaya kuota, ya mereka bisa menggunakan dana BOS, tapi kebanyakan dari mereka akhirnya memakai dana BOS untuk skala operasional sekolah dan kebutuhan persiapan tatap muka seperti membeli masker,” kata Nadiem.

Menurut Mendikbud, pemerintah akan memberikan dukungan terbaik kepada sekolah. “Jadi kami memberikan kebebasan bagi sekolah yang membutuhkan ekstra kuota, silakan (pakai dana BOS),” tambahnya.

Nadiem menjelaskan persyaratan penerima bantuan kuota data internet tahun 2021 ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet tahun 2021.

Dalam peraturan tersebut memuat sejumlah persyaratan antara lain penerima bantuan kuota data internet adalah peserta didik PAUD, SD, dan jenjang menengah (SMP/SMA) yang terdaftar di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orangtua/anggota keluarga/wali. Persyaratan sama juga berlaku untuk guru PAUD, SD, dan SMP/SMA.

Untuk mahasiswa, bantuan kuota internet diberikan kepada mahasiswa yang terdaftar pada aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dan berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang menuntaskan gelar ganda (double degree), memiliki kartu rencana studi, dan memiliki nomor ponsel aktif. Sedangkan, dosen penerima bantuan kuota internet juga wajib terdaftar dalam PD Dikti, memiliki nomor registrasi (Nomor Induk Dosen Nasional/NIDN, Nomor Induk Dosen Khusus/NIDK, dan Nomor Urut Pendidik (NUP), serta memiliki nomor ponsel aktif.b1/red

dilihat : 41 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution