Senin, 08 Maret 2021 10:40:35 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Beatrice Portinari
Beatrice Portinari (1266-1290) adalah seorang anak manusia biasa yang kemudian menjadi obyek imajinasi luar biasa sehingga identitas dirinya secara tidak adil akan terseret dalam status luar biasanya itu.



Pengunjung hari ini :
Total pengunjung :
Hits hari ini :
Total hits :
Pengunjung Online :
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Kuasa Hukum PT Bina Nusantara Perkasa Minta Perlindungan Hukum Pada Presiden dan Kapolri




SocialTwist Tell-a-Friend | |
Senin, 22 Februari 2021 19:02:56
Kuasa Hukum PT Bina Nusantara Perkasa Minta Perlindungan Hukum Pada Presiden dan Kapolri

Surabaya - Kasus PT Bina Nusantara Perkasa (BNP) yang diajukan PKPU oleh suplayernya membuat posisi PT BNP dalam status PKPU semakin tidak jelas titik penyelesaiannya.

Kuasa Hukum PT BNP, Ade Arif Hamdan SH, dlaam rilis yang diterima pada Senin, 22 Februari 2021, menegaskan pihaknya akan meminta perlindungan hukum dengan mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI, Menkopolhukam, Kepala Kantor Staff Presiden, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN RI, Ketua Mahkamah Agung dan Kapolri.

Ade Arif mengungkapkan, kasus ini bermula dari Rapat Kreditur pertama 9 Februari 2021 lalu. Salah satu pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan, Hans Thamrin SH MH, dalam rapat itu mengusulkan agar proyek Telkominfra, anak perusahaan Telkom yaitu pemasangan kabel bawah laut dari proyek Luwuk – Morowali dan Labuhan Bajo – Rabat yang semula dikerjakan oleh PT BNP dialihkan ke pihak ketiga yaitu PT Era Nusantara Jayamahe.

Kuasa debitur keberatan atas usulan tersebut. Sebab, PT BNP masih mampu mengerjakan dan seluruh peralatan kabel sudah ada di atas kapal. Kegiatan kapal dihentikan karena adanya putusan PKPUS dan juga atas permintaan PT Telkominfra.

Kontrak tersebut sendiri bernilai sekitar Rp 85.000.000.000,-, dan akan dapat diperoleh keuntungan sekitar Rp 30.000.000,-.

Selain itu, PT BNP juga telah mengerjakan sebagian pekerjaan, yaitu menaikan kabel dalam kapal dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 8.500.000.000,-, dan jasa atas pekerjaan itu sampai sekarang belum dibayar oleh PT Telkominfra.

Oleh karenanya, jika pekerjaan tersebut dialihkan ke orang lain, potensi keuntungan yang seharusnya didapat PT BNP menjadi hilang, sehingga sangat merugikan para kreditor konkiren yang mengharapkan terbayarnya tagihan mereka.

Soal keberatan tersebut, Hakim Pengawas Perkara, yakni Mochamad Djoenaidie SH MH, menerimanya dan mengatakan persoalan menurunkan kabel milik Telkominfra dari Kapal PT BNP dan juga persoalan melanjutkan pekerjaan ke pihak ketiga harus dikaji dulu karena mengandung resiko hukum.

Namun dalam perkembangannya, Salah satu pengurus bermanuver untuk mengalihkan pekerjaan ke PT Era Nusantara Jayamahe. Pada 20 Februari 2021, kapten kapal melaporkan adanya surat tertanggal 19 Februari 2021 dari Tim Pengurus PT BNP (dalam PKPUS).

Surat yang ditandatangani oleh Harman Thamrin SH MH, Palti Hutapea SH SE MH, dan Dwidjo Pujotomo SH MH itu ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makasar dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasar. Isinya menyebutkan, ada tambahan pengurus dan meminta agar diperintahkan kapal CS NEX sandar pada jetty Telkominfra.

Terhadap surat ini, kuasa hukum PT BNP Ade Arif Hamdan SH mencoba bertanya dengan dua pengurus lain yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Hans Edward SH MH dan Della Anggun P, SH. Namun, para pengurus tersebut mengaku tidak mengetahui adanya penambahan pengurus pada PT BNP dalam PKPUS.

Mereka, menurut Ade, juga menyatakan tidak diajak diskusi dan tidak tahu menahu adanya surat itu. Padahal, berdasarkan ketentuan pasal 236 UU no 37 tahun 2004 disebutkan, penambahan pengurus harus didahului dengan mengundang pengurus.

Dengan demikian, tegas Ade, penambahan pengurus ini tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Sebab 2 orang pengurus, yaitu Hans Edward SH MH dan Della Anggun P SH, tidak pernah diundang oleh hakim pengawas untuk membicarakan tentang penambahan pengurus.

Surat tersebut disusul adanya WhatsAap pejabat Telkominfra bernama Afi ke Direktur Utama PT Telkominfra pada 20 Februari 2021 sore begini; “Mas… kalo sampe pk 7 pm gk ada perkembangan, ini orang-orang BIN sama Polda Makassar minta diarrang naik ken ex”.

Sekitar pukul 8.00 kapten kapal melaporkan adanya aparat yang naik kapal dan meminta kapal sandar. Sekitar pukul 23.00 kapal telah sandar di Makassar. Kemudian keluar surat pengurus yang ditandatangani oleh Harman Thamrin.

Pada 21 Februari 2021, kapten kapal kembali menerima surat dari Tim Pengurus yang ditandatangani oleh Harman Thamrin, SH MH; Palti Hutapea, SH SE MH dan Dwidjo Pujotomo SH MH. Surat no 005/P-PBNP/DP/II/B/2021 kepada P.T Perusahaan Pelayanan Nusantara PANURJWAN perihal kewenangan pengurus mengalihkan pengelolaan CS NEX dan menunjuk keagenan.

Surat 005/P-PBNP/DP/II/B/2021, kepada kapten and kru CS NEX, tentang penanganan gaji tertunggak. Surat tersebut menegaskan bahwa gaji akan dibayar dan pengelolaan kapal dialihkan ke PT Era Nusantara Jayamahe.

Eddy Sihombing, Direktur Utama PT Era Nusantara Jayamahe, menegaskan kepada kru, bahwa kendali pengelolahan kapal CS NEX saat ini di bawah PT Era Nusantara Jayamahe, dengan demikian seluruh instruksi akan diberikan oleh P.T Era Nusantara Jayamahe.

Kuasa hukum PT BNP meminta pengurus PKPU hendaknya independen. Menurutnya, dalam perkara ini seorang pengurus sangat tidak independen, dan hakim pengawas telah gagal mengawasi kerja pengurus.

Ade menegaskan, seorang pengurus lama dan dua pengurus baru telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bekerja sama dengan pihak ke tiga “Ini jelas perampasan kapal,” tegasnya.pr/red

dilihat : 47 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution