Kamis, 25 Februari 2021 08:47:46 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Beatrice Portinari
Beatrice Portinari (1266-1290) adalah seorang anak manusia biasa yang kemudian menjadi obyek imajinasi luar biasa sehingga identitas dirinya secara tidak adil akan terseret dalam status luar biasanya itu.



Pengunjung hari ini :
Total pengunjung :
Hits hari ini :
Total hits :
Pengunjung Online :
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Ketua DPD RI : Ini Delapan Hal Penting di Sektor Properti yang Harus Menjadi Perhatian Pemerintah




SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 29 Desember 2020 08:08:08
Ketua DPD RI : Ini Delapan Hal Penting di Sektor Properti yang Harus Menjadi Perhatian Pemerintah

Surabaya - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memperhatikan delapan hal penting dalam sektor properti. Delapan sektor penting itu mulai dari Realisasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga berbagai kemudahan dalam bidang properti kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Sektor properti sangat penting, mengingat sektor ini memiliki peran strategis untuk meningkatkan pertumbuhan 175 industri terkait. Di mana 38 sektor terkait langsung dan 137 sektor tidak terkait langsung. Dan secara nasional mampu menyerap sekitar 30 juta tenaga kerja," kata La Nyalla saat membuka FGD bertemakan Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan, Senin (28/12/2020) secara virtual.

La Nyalla pun mengulas delapan topik penting dalam sektor properti yang akan dibahas dalam FGD ini. “Kami berharap, dalam kesempatan ini, ke delapan topik tersebut mendapat perhatian dari pemerintah, dalam hal ini
kementerian dan lembaga yang hadir dalam FGD kali ini,” sebut La Nyalla.

Adapun delapan hal topik itu pertama adalah Relaksasi untuk Rumah Umum Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kemudian kedua, Realisasi program program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Ketiga, Program pembiayaan perumahan untuk ASN, TNI, dan Polri; Keempat, Alokasi anggaran untuk rumah umum subsidi bagi MBR; Kelima, Relaksasi pajak di sektor properti; Keenam, Penurunan bunga Kredit Konstruksi dan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR,” terang La Nyalla.

Kemudian ketujuh relaksasi pembayaran bunga dan angsuran pokok konsumen MBR dan yang kedelapan adalah substansi aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, agar benar-benar sesuai dengan visi memudahkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

La Nyalla menyebut, sektor perumahan perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi bidang properti menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19).

“Pukulan terhadap sektor ini memang sangat dirasakan di masa pandemi
Covid saat ini. Misalnya, rumah komersial turun berkisar 50 persen sampai 80 persen, perkantoran turun 74,6 persen, mal turun 85 persen, sementara hotel terpukul paling keras dengan penurunan 90 persen,” urai La Nyalla.

Mantan Ketum KADIN Jawa Timur ini berharap agar omnibus law UU Cipta Kerja bisa kembali mendorong industri properti. La Nyalla meyakini Undang-Undang No.11 Tahun 2020 itu bisa mengembalikan geliat pasar properti yang terkena imbas pandemi karena adanya regulasi baru di pasar premium dalam UU Cipta Kerja di mana WNA diberikan kemudahan dalam membeli apartemen.

“Dan untuk segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR, UU Cipta Kerja mengamanahkan pendirian Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, sehingga membuka peluang tersedianya hunian murah di tengah kota,” imbuhnya.

La Nyalla pun berharap agar FGD ini melahirkan sebuah gagasan yang dapat bermanfaat bagi sektor perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang properti. Sebab menurut Ketua DPD, di forum ini terjadi kolaborasi dan pertemuan langsung beberapa entitas dan pemangku kebijakan di sektor keuangan dan perumahan serta pertanahan.

“Sehingga sangat tepat apabila FGD kali ini dimuarakan kepada percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang saat ini menjadi fokus pemerintah untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri,” pungkas La Nyalla.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI F. Totok Lucida menekankan tingginya suku bunga bank komersial, yang tidak mengikuti turunnya suku bunga acuan dari Bank Indonesia.“Suku bunga BI 3,5 persen, seharusnya bank komersial di kisaran 6 persen, tapi faktanya sekarang 12-13 persen,” pungkas Totok.k1/red

dilihat : 68 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution