Rabu, 21 Oktober 2020 03:06:47 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Beatrice Portinari
Beatrice Portinari (1266-1290) adalah seorang anak manusia biasa yang kemudian menjadi obyek imajinasi luar biasa sehingga identitas dirinya secara tidak adil akan terseret dalam status luar biasanya itu.



Pengunjung hari ini : 133
Total pengunjung : 237181
Hits hari ini : 1088
Total hits : 2448077
Pengunjung Online : 10
Situs Berita Kristen PLewi.Net -IPW Minta Polri Tindak Rumah Sakit yang “Mengcovidkan” Pasien




SocialTwist Tell-a-Friend | |
Minggu, 04 Oktober 2020 13:05:49
IPW Minta Polri Tindak Rumah Sakit yang “Mengcovidkan” Pasien

Surabaya - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Bareskrim Polri segera membongkar mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk meraih keuntungan, dengan cara "mengcovidkan" orang sakit, yang sesungguhnya tidak kena Covid-19.

“Bareskrim Polri harus segera bergerak mengusut dan memburu mafia rumah sakit tersebut. Padahal kasus yang mengcovidkan pasien tersebut sudah marak dan ramai bermunculan di berbagai media sosial,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Sabtu (03/10/2020).

Neta menyebutkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ada rumah sakit yang mempermainkan data kematian pasien untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah. Dia meminta agar isu yang menimbulkan keresahan di masyarakat segera ditangani. Sebab sudah banyak terjadi, orang sakit biasa didefinisikan meninggal karena Covid-19, padahal sebenarnya, hasil tesnya negatif.

"Namun sayangnya hingga kini Bareskrim Polri belum ada tanda-tanda akan bergerak,” ujar Neta

Dari pendataan IPW, keuntungan yang diperoleh rumah sakit dalam mengcovidkan orang jumlahnya tidak sedikit. Sebab biaya perawatan pasien infeksi virus corona bisa mencapai Rp 290 juta. Jika satu rumah sakit saja mengcovidkan puluhan atau ratusan orang, bisa dihitung berapa banyak uang negara yang "dirampok".

Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 yang memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, maka asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp 105 juta sebagai biaya paling rendah. Sedangkan untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaaknya harus menanggung biaya Rp 231 juta per orang.

“Angka yang tidak kecil ini membuat rumah sakit banyak melakukan hal tidak terpuji itu,” katanya.

Tak heran di medsos banyak beredar kabar viral ada masyarakat yang diminta menandatangani bahwa anggota keluarganya kena Covid-19 dan diberi sejumlah uang oleh pihak rumah sakit, padahal sesungguhnya terkena penyakit lain. Selain itu ada orang diperkirakan Covid-19 terus meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif.

IPW menilai kejahatan baru di dunia medis ini patut dicermati. Kejahatan yang melibatkan oknum-oknum rumah sakit ini adalah sebuah korupsi baru terhadap anggaran negara. Semua pelakunya harus diseret ke pengadilan Tipikor.

“Jika Bareskrim Polri tidak peduli dengan kasus ini, kejaksaan dan KPK harus segera turun tangan. Semua angka kematian Covid-19 harus dicermati. Agar jangan sampai musibah pandemi ini malah dimanfaatkan untuk menguntungkan para mafia rumah sakit yang ingin mencari keuntungan dari penderitaan masyarakat,” tegas Neta.

Neta menambahkan Bareskrim Polri, kejaksaan, dan KPK perlu bekerja cepat menangkap para mafia rumah sakit dan segera menyeretnya ke Pengadilan Tipikor.b1/red

dilihat : 41 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution