Sabtu, 24 Oktober 2020 16:49:49 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Beatrice Portinari
Beatrice Portinari (1266-1290) adalah seorang anak manusia biasa yang kemudian menjadi obyek imajinasi luar biasa sehingga identitas dirinya secara tidak adil akan terseret dalam status luar biasanya itu.



Pengunjung hari ini : 505
Total pengunjung : 239607
Hits hari ini : 4499
Total hits : 2476367
Pengunjung Online : 16
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Besok Langgar Peraturan Ini Warga Jawa Timur Akan Didenda Rp250 Ribu




SocialTwist Tell-a-Friend | |
Minggu, 13 September 2020 20:08:37
Besok Langgar Peraturan Ini Warga Jawa Timur Akan Didenda Rp250 Ribu

Surabaya – Demi mengurangi bertambahnya kasus positif Covid-19 Pemprov Jawa Timur mengeluarkan aturan baru yang ditujukan kepada semua masyarakat Jawa Timur.

Agar berjalan dengan baik pemerintah bekerjasama dengan jajaran Satpol PP untuk mengawal aturan tentang protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Menurut salah satu poin dalam aturan tersebut, setiap melanggar protokol kesehatan masyarakat dapat dihukum dengan dikenai denda sebesar Rp250 ribu.

Budi Santosa selaku Kepala Satpol PP Jawa Timur mengatakan jika siapa pun yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di wilayah Jawa Timur akan mendapatkan denda Rp250 ribu.

Selain denda administratif sebesar Rp 250 ribu, yang melanggar diberi teguran lisan, kerja sosial, penyitaan KTP, hingga pembubaran kerumunan dengan paksa.

Budi menjelaskan jika sanksi tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 53 Tahun 2020 mengenai penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian virus Covid-19.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan regulasi sejak tanggal 4 September dan diundangkan tanggal 7 September lalu. Regulasi tersebut menjelaskan tentang kewajiban bagi perorangan untuk mengenakan masker menutupi mulut, hidung, sampai dagu.

Masyarakat juga wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau dapat menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, serta menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Penerapan sanksi bagi pelanggar perorangan itu diterapkan mulai tanggal 14 September 2020 merujuk Pergub yang menjelaskan penerapan terhitung tujuh hari sosialisasi sejak diundangkan,” kata Budi mengutip dari Antara.

Tidak hanya sanksi perorangan, sanksi juga diterapkan pada sektor pelaku usaha, penyelenggara, pengelola, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Kewajiban untuk pelaku usaha adalah ikut menyuluhkan dan mengedukasi masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Selain itu, diwajibkan juga menyediakan sarana untuk cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, penyemprotan disenfektan secara berkala, pengaturan jaga jarak, sampai melakukan upaya deteksi dini.

“Untuk sanksi administratifnya secara berjenjang, berupa teguran secara lisan atau tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha,” ujarnya.

Denda administratif bagi pelaku usaha digolongkan sesuai dengan besarnya usaha yang dijalankan.

Untuk usaha mikro dikenakan denda Rp500 ribu, usaha kecil dikenakan denda Rp1 juta, sedangkan untuk usaha besar dikenakan denda Rp25 juta.

Sementara bagi pelaku usaha yang melanggar lagi dikenakan sanksi denda administratif dua kali lipat dari denda yang pertama.

Budi menjelaskan jika pembayaran denda dapat dilakukan melalui Bank Jatim karena uang denda tersebut akan masuk ke kas daerah.

Pihaknya saat ini mensosialisasikan kepada masyarakat luas melalui berbagai media, seperti media sosial, media mainstream, menyebarkan brosur dengan melibatkan organisasi dan kelompok masyarakat.

Mengenai besarnya denda, Budi mengaku telah berkoordinasi dengan Satpol PP yang ada di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Budi juda memastikan penerapan denda masing-masing daerah besarnya tidak disamaratakan sesuai Pergub.

“Misalnya nilai denda administratif perorangan Rp250 ribu dan usaha mikro Rp 500 ribu. Ini kalau diterapkan di Pacitan pasti masyarakat disana sangat keberatan. Jadi besaran denda juga masih kami koordinasikan dengan kabupaten/kota sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal masing-masing,” kata Budi.

Demi terlaksananya penerapan Pergub 53 Tahun 2020, pihaknya dibantu oleh beberapa elemen. Elemen tersebut diantaranya adalah Polri, TNI, perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten, pemerintah kota se-Jatim serta elemen masyarakat baik tokoh dan organisasi masyarakat.***

dilihat : 55 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution