Rabu, 15 Juli 2020 06:42:02 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Beatrice Portinari
Beatrice Portinari (1266-1290) adalah seorang anak manusia biasa yang kemudian menjadi obyek imajinasi luar biasa sehingga identitas dirinya secara tidak adil akan terseret dalam status luar biasanya itu.



Pengunjung hari ini : 271
Total pengunjung : 166898
Hits hari ini : 1152
Total hits : 1803262
Pengunjung Online : 3
Situs Berita Kristen PLewi.Net -KPK Minta Jokowi Meninjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan




SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 16 Mei 2020 20:05:32
KPK Minta Jokowi Meninjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah meninjau kembali keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

KPK meyakini iuran BPJS tidak perlu naik jika pemerintah menjalankan rekomendasi dari hasil kajian yang dilakukan lembaga antikorupsi mengenai Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan pada 2019.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, dari kajian itu, KPK menemukan akar persoalan yang membuat BPJS Kesehatan mengalami defisit adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat. Untuk itu, menaikan iuran BPJS tanpa memperbaiki inefisiensi yang terjadi tidak akan menjawab persoalan besar dalam pengelolaan BPJS Kesehatan.

"Akar masalah defisit BPJS disebabkan karena permasalahan inefisiensi dan penyimpangan fraud, sehingga kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah," kata Ghufron dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Menurut, Ghufron kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan memupus tercapainya tujuan Jaminan sosial sebagaimana UU No 40 tahun 2004 bahwa Jaminan sosial, yakni sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dengan demikian keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan.

"Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan akan menurunkan tingkat kepersertaan seluruh rakyat dalam BPJS," kata Ghufron.

Apalagi, kenaikan iuran BPJS dilakukan saat masyarakat sedang menghadapi persoalan sulit sebagai dampak dari pandemi virus corona. KPK meyakini iuran peserta BPJS tidak perlu naik jika pemerintah menjalankan rekomendasi yang pernah disampaikan lembaga antikorupsi.

"KPK berpendapat jika rekomendasi KPK dilaksanakan, maka tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS kesehatan yang akan dirasakan sangat membebani masyarakat mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan," katanya.

Ghufron menyatakan, KPK mendukung penuh tercapainya program pemerintah dalam menyelenggarakan universal health coverage, dengan memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditunjang fasilitas kesehatan yang baik tanpa mengalami kesulitan finansial. Untuk itu, Ghufron kembali memaparkan enam rekomendasi KPK dari hasil kajian mengenai Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Rekomendasi atau alternatif solusi yang disampaikan KPK ini merupakan serangkaian kebijakan yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan yang diyakini dapat menekan beban biaya yang harus ditanggung BPJS Kesehatan, sehingga tidak mengalami defisit. Dalam rekomendasinya, KPK meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK), menerbitkan kelas rumah sakit serta mengimplementasikan kebijakan urun biaya atau co-payment untuk peserta mandiri sebagaimana diatur dalam Permenkes 51 tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan. Selain itu, KPK meminta Kementerian Kesehatan menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik sebagai bagian dari upaya pencegahan.

"Kami juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengakselerasi implementasi kebijakan coordination of benefit atau COB dengan asuransi kesehatan swasta," katanya.

Terkait tunggakan iuran dari peserta mandiri, KPK merekomendasikan agar pemerintah mengaitkan kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan dengan pelayanan publik.

"Kami memandang rekomendasi tersebut adalah solusi untuk memperbaiki inefisiensi dan menutup potensi penyimpangan (fraud) yang kami temukan dalam kajian. Sehingga, kami berharap program pemerintah untuk memberikan manfaat dalam penyediaan layanan dasar kesehatan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia, dibandingkan dengan menaikkan yang akan menurunkan keikutsertaan rakyat pada BPJS kesehatan," kata Ghufron.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS.

Padahal, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan sebagian uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.b1/red

dilihat : 120 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution