Jum'at, 21 Februari 2020 01:40:11 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.


Pengunjung hari ini : 141
Total pengunjung : 41371
Hits hari ini : 417
Total hits : 729247
Pengunjung Online : 5
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Pemerintah Sudah Bagikan Jutaan Sertifikat Bagi Masyarakat Indonesia






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 28 Januari 2020 08:11:55
Pemerintah Sudah Bagikan Jutaan Sertifikat Bagi Masyarakat Indonesia

Surabaya - Jutaan rakyat Indonesia sejak tahun 2017 telah menerima sertifikat tanah dari Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil menyampaikan bahwa hal itu berdampak positif pada jasa perbankan.

"Karena semakin banyak yang terima sertifikat, maka jasa perbankan juga meningkat. Agunan menggunakan sertifikat tanah ini banyak dilakukan oleh masyarakat untuk modal usaha," jelas Sofyan Djalil di Gresik, Senin (27/1).

Ia merinci, jasa perbankan di tahun 2018 untuk pinjaman dengan menggunakan agunan sertifikat tanah mencapai Rp 71 triliun. Jumlah itu meningkat di 2019 menjadi Rp 109 triliun.

"Masyarakat merasakan dan sertifikat ini memberi manfaat untuk pinjaman modal usaha di jasa perbankan. Semoga program ini terus memberikan manfaat bagi masyarakat di Indonesia," ujarnya.

Target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, mulai tahun 2017 sebanyak 5 juta sertifikat. Di 2018 naik jadi 7 juta sertifikat dan 2019 naik menjadi 9 juta sertifikat. Target pum tercapai, sehingga di 2020 ditingkatkan lagi menjadi 11,2 juta sertifikat.

Percepatan itu dilakukan, karena Presiden Jokowi menjelaskan di tahun 2015 ada 126 juta sertifikat tanah yang harusnya keluar. Namun saat itu yang pegang baru 46 juta.

"Ada 80 juta yang belum dipegang masyarakat. Per tahun BPN hanya bisa mengeluarkan 500 ribu sertifikat. Jadi butuh waktu160 tahun baru dapat selesai. Maka dengan percepatan pengeluaran sertifikat tanah ini memberikan kepastian hukum bagi rakyat atas hak kepemilikan tanah," kata Jokowi.

Menanggapi itu, Sofyan Djalil menuturkan, program sertifikat tanah rakyat itu membuat pendaftaran tanah meningkat signifikan. Manfaatnya, kata dia, batas desa menjadi sangat jelas dan sengketa tanah dapat diselesaikan karena data persil tanah lebih jelas.info/red

dilihat : 40 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution