Sabtu, 15 Agustus 2020 23:57:43 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Beatrice Portinari
Beatrice Portinari (1266-1290) adalah seorang anak manusia biasa yang kemudian menjadi obyek imajinasi luar biasa sehingga identitas dirinya secara tidak adil akan terseret dalam status luar biasanya itu.



Pengunjung hari ini : 721
Total pengunjung : 191752
Hits hari ini : 7522
Total hits : 2038750
Pengunjung Online : 15
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Ketua KPK Prihatin, Awal 2020 Sudah Dilakukan Dua OTT




SocialTwist Tell-a-Friend | |
Jum'at, 10 Januari 2020 08:08:53
Ketua KPK Prihatin, Awal 2020 Sudah Dilakukan Dua OTT
Surabaya - Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Firli Bahuri, prihatin di awal tahun 2020 sudah terdapat dua OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan KPK pada pejabat negara. Di awal 2020 ini, pihaknya sudah dua kali melakukan OTT pada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Komisioner KPU yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi.

“Tentu menjadi keprihatinan kita bersama di awal 2020, ada penyelenggara negara yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan salah satu tindak pidana khususnya korupsi. Bentuknya adalah menerima hadiah atau menerima sesuatu dari para pihak soalnya dia melakukan sesuatu atau telah melakukan sesuatu," kata Firli di Surabaya, Kamis (9/1).

Ia menegaskan, dua OTT yang telah dilakukan itu bukanlah gebrakan KPK, namun bagian dari proses panjang dalam tindakan pemberantasan korupsi. "Iini adalah bukan suatu gebrakan awal tetapi ini adalah salah satu proses yang panjang. Pemberantasan korupsi itu, di samping kita melakukan pencegahan, juga harus dilakukan dengan upaya penindakan," jelasnya.

Firli mengaku prihatin dengan adanya dua OTT tersebut. Untuk itu, ia mengimbau pada kepala daerah agar tidak "main-main" dalam proyek pengadaan barang dan jasa.

Menurut dia, ada tiga fokus tugas KPK dalam pencegahan korupsi. Di antaranya, pada pelayanan publik dan tata niaga. Pelayanan publik ini salah satunya terkait perizinan usaha, izin prinsip, penggunaan dan alih fungsi lahan.

"Kepala daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jangan persulit perizinan. Presiden mengingatkan berikan karpet merah pada investor," ujarnya.

Mantan Kabaharkam Polri itu juga mengingatkan agar tidak sampai ada "uang ketok palu" dalam pengesahan APBD. Menurut dia, praktik-praktik tersebut masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Namun dia berharap agar hal tersebut tidak terjadi di provinsi Jatim.

"Saya juga mengingatkan agar kepala daerah dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan pegawai harus transparan. Jangan sampai ada deal-deal tertentu," pungkasnya.info/red

dilihat : 125 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution