Sabtu, 18 Januari 2020 05:19:15 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.


Pengunjung hari ini : 222
Total pengunjung : 16742
Hits hari ini : 1053
Total hits : 554699
Pengunjung Online : 5
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Said Abdullah Desak Pemerintah Evaluasi Kembali Ujian Nasional






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 28 November 2019 14:05:27
Said Abdullah Desak Pemerintah Evaluasi Kembali Ujian Nasional

Istimewa

Jakarta - MH Said Abdullah anggota DPR dari Fraksi Partai Demkrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), meminta pemerintah mengevaluasi kembali ujian nasional sebagai satu-satunya instrumen kelulusan. Pasalnya, standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) belum terpenuh di semua sekolah di seluruh Indonesia.

“Saya mengharapkan, pemerintah menggunakan berbagai instrumen untuk menentukan kelulusan peserta didik dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi pembangunan wilayah dan infrastruktur,” jelas Said dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (28/11/2019).

Menurutnya, ujian nasional hanya bisa dilaksanakan ketika standar nasional pendidikan telah terpenuh di semua sekolah di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, proses belajar juga berlangsung dalam suasana yang telah digambarkan dalam PP No 32 tahun 2013.


Jika hal ini belum terpenuhi, maka syarat untuk pelaksanaan ujian nasional dengan sendirinya tidak terpenuhi. “Maka sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi kembali ujian nasional sebagai satu satunya instrumen kelulusan,” pintanya.

Poltisi senior PDI-P asal Jawa Timur itu menambahkan, yang justru harus dikejar oleh pemerintah adalah pemenuhan standar nasional pendidikan, agar evaluasi proses belajar peserta didik dapat dilakukan secara nasional.

Dalam situasi ketimpangan antar sekolah masih terjadi karena belum terpenuhinya standar nasional pendidikan, berbagai instrumen kelulusan dapat dikombinasikan dalam pembobotan kelulusan, antara ulangan oleh guru di sekolah yang bersangkutan dengan supervisi pemerintah pusat dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Ulangan oleh guru di sekolah menempati bobot penilaian lebih tinggi ketimbang ujian nasional untuk sekolah-sekolah yang oleh Kementrian Pendidikan masih jauh terpenuhi standar nasional pendidikan.

“Maka, Kementrian Pendidikan harus menentukan grade untuk tiap tiap sekolah, sebagaimana Kementrian Pendidikan menentukan grade di jenjang pendidikan tinggi,” tuturnya.

Said menjelaskan, Indonesia telah memiliki sistem pendidikan nasional yang dibuat pada 2003 saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang SPN tidak menyebutkan adanya ujian nasional. Sesuai Pasal 1 ayat 21 Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya mengatur evaluasi.

Bahkan di dalam SPN, masyarakat diberikah hak dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Evaluasi yang transparan juga menjadi salah satu prinsip pengelolaan satuan pendidikan. “Ada banyak subjek yang perlu dievaluasi sebagaimana mandat SPN,” ujarnya.

Selain peserta didik, jelas Said, yang perlu di evaluasi adalah lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik hanya bagian saja dari kegiatan evaluasi pendidikan secara keseluruhan. Teramat jelas diatur dalam pasal 58 ayat 2 UU SPN, ada banyak kegiatan evaluasi, selain evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik.

“Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan nasional muaranya adalah sebagai upaya untuk mencapai standar nasional pendidikan,” tuturnya.pr/b1/red

dilihat : 32 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution