Kamis, 23 Januari 2020 18:43:45 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.


Pengunjung hari ini : 515
Total pengunjung : 20499
Hits hari ini : 3807
Total hits : 584205
Pengunjung Online : 11
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dukung Diakhirnya Tugas TP4






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 26 November 2019 13:33:55
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dukung Diakhirnya Tugas TP4

Jakarta - Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Barita LH Simanjuntak menyikapi informasi yang terus berkembang di masyarakat terkait dengan wacana “pembubaran” Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI (TP4).

Menurut Barita, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) salah satu tugasnya melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja serta sumber daya manusia (SDM) dilingkungan Kejaksaan memiliki kepentingan strategis terhadap persoalan ini.

“Oleh karena itu, KKRI memberikan respon terkait dinamika mengenai wacana tersebut dengan melakukan pembahasan dalam rapat pleno Komisi yang digelar, Senin 25 November 2019 kemarin,” terangnya, Selasa (26/11/2019).

Point-point yang dihasilkan kata Barita, upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia, pada hakikatnya harus dilakukan sesuai dengan tujuan hukum yakni adanya keadilan kepastian dan kemanfaatan.

Dalam konteks kemanfaatan, penegakan hukum hendaknya dapat menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan iklim yang kondusif bagi kesinambungan pembangunan dan investasi.

“Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional masyarakat adil dan makmur, agar sinkron dengan tujuan Nawa Cita yang kedua dari Presiden Joko Widodo,” ungkap Barita.

Kedua sambung Barita, KKRI menyadari, upaya yang dilakukan institusi Kejaksaan dalam hal melakukan pencegahan dan pengamanan Pembangunan melalui instrumen TP4 pada awalnya adalah sebagai bentuk penjabaran dari Instruksi Presiden No.7 Tahun 2015.

“Ini, sekaligus respon cepat dalam upaya memberikan dukungan bagi pelaksanaaan percepatan proyek strategis nasional. Oleh sebab itu, dipahami bahwa Program TP 4 bukanlah merupakan program dan langkah yang bersifat permanen,” katanya.

Lebih dari itu seiring dengan dinamika dan perkembangan situasi faktual, tetap diperlukan evaluasi dan koreksi dalam hal penyelenggaraan TP4, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal pada proses penegakan hukum khususnya di bidang pencegahan dan pengamananya berikut kemajuan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Ketia lanjut Barita, berkaitan dengan konteks diatas dan sejalan dengan perlunya dilakukan pengakan hukum yang lebih berkualitas dan responsif terhadap dinamika pembangunan, maka, KKRI mendukung diakhirinya tugas TP4 dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-014/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

“Kita, KKRI mendorong agar Kejaksaan RI melakukan penguatan secara khusus terhadap bidang Intelijen, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara serta Pengawasan untuk melakukan pengawalan terhadap proses pembangunan dan peningkatan investasi sesuai dengan ketentuan hukum, perundang-undangan dan tata kerja pada institusi Kejaksaan,” imbuhnya.

Dalam rangka penguatan masing-masing bidang dimaksud dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KKRI mendorong kepada pimpinan Kejaksaan, untuk bersifat proaktif melakukan pengawasan maupun penegakan kode etik bagi seluruh aparatur Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud.

“Terakhir, KKRI sesuai tugas pokoknya siap untuk menindaklanjuti setiap laporan warga masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya,” pungkas Barita.ind/bj

dilihat : 33 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution