Sabtu, 18 Januari 2020 04:33:37 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.


Pengunjung hari ini : 198
Total pengunjung : 16718
Hits hari ini : 896
Total hits : 554542
Pengunjung Online : 5
Situs Berita Kristen PLewi.Net -PGI: Penghentian Ibadat Tidak Sesuai Dengan Pancasila dan UUD 1945






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 28 Agustus 2019 08:08:34
PGI: Penghentian Ibadat Tidak Sesuai Dengan Pancasila dan UUD 1945

Surabaya,pustakalewi.com - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menolak adanya penghentian peribadatan yang sedang berjalan, dengan alasan apapun, seperti yang terjadi dalam ibadah Gereja Pentakosta di indonesia yang ada di Indragiri Hilir, Riau.

Dalam siaran persnya yang ditandatangani Humas PGI, Irma Riana Simanjuntak, Selasa, 27 Agustus 2019, PGI menyatakan penghentian peribadatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bertentangan dengan UUD 1945.

"PGI menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa tersebut sehingga jemaat GPdI Dusun Sari Agung tidak dapat menjalankan hak konstitusionalnya. Pemerintah yang seharusnya berfungsi memfasilitasi umat beribadah bagi warga negara, tidak menjalankan fungsinya dengan baik," kata Irma dalam siaran pers tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006, PGI meminta Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera memfasilitasi jemaat GPdI, melalui dialog yang setara dengan warga masyarakat sekitar dengan mengedepankan persaudaraan sehingga pengurusan IMB gereja dapat berjalan dengan baik.

PGI juga meminta pemimpin agama-agama dan lembaga masyarakat di berbagai aras khususnya yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, untuk menyejukkan suasana, agar umat bisa saling menerima dan menghargai di tengah perbedaan termasuk dengan kehadiran gereja GPdI tersebut, di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui surat bernomor 800/BKPB-KIB/VIII/2019/76150 tertanggal 7 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Syamsudin Uti, memerintahkan Tim Satpol PP untuk menyegel rumah ibadah Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) di Dusun Sari Agung, RT 01 RW 02, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Alasan yang dikemukakan adalah adanya penolakan dari masyarakat, dan tidak memiliki ijin tempat beribadah.

Menurut PGI, sesungguhnya menjalankan ibadah merupakan hak konstitusional warga negara Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1.



"Oleh karena itu untuk menjalankan haknya, maka dibutuhkan fasilitas berupa tempat ibadah. Dalam kasus di atas, tempat ibadah yang dipakai adalah rumah tinggal pendeta sambil menunggu proses perijinan," tulis siaran pers PGI.

PGI menyebut sejak berdirinya gereja ini, telah dilakukan upaya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadah, dan berinteraksi dengan baik dengan warga sekitar. Namun sama dengan ratusan rumah ibadah lainnya, hingga kasus ini terjadi tak kunjung memperoleh IMB. [*]

dilihat : 52 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution