Minggu, 09 Desember 2018 19:20:50 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 207
Total pengunjung : 448463
Hits hari ini : 2705
Total hits : 4134073
Pengunjung Online : 7
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Jokowi: Kasus Suap Muncul Akibat Pelayanan Ribet dan Ruwet






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 05 Desember 2018 11:08:22
Jokowi: Kasus Suap Muncul Akibat Pelayanan Ribet dan Ruwet

Jakarta - Urgensi percepatan penyederhanaan perizinan serta sistem layanan publik kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo. Berbagai program dan terobosan dibuat pemerintah. Namun rumitnya sistem birokrasi masih sering dikeluhkan pelaku usaha, calon investor, maupun masyarakat.

Jokowi mengingatkan pentingnya memangkas proses birokrasi yang panjang baik di kementerian atau lembaga, atau pemda sebagai solusi pencegahan korupsi. Adanya penyuapan menunjukan masih ada pelayanan birokrasi yang ruwet, bertele-tele, dan tidak transparan.

“Yang menyuap itu pasti pelayanannya ruwet, ribet , bertele-tele, lama tidak transparan, karena pengusaha pengin cepet satu-satunya cara suap, ini yang harus kita benahi sistem pelayanan yang cepat dan transparan,” ujar Jokowi di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Ribuan aturan telah dipangkas dalam beberapa tahun terakhir. Implementasi penyediaan layanan berbasis elektronik termasuk e-budgeting, e-planning, serta pengurusan perizinan usaha secara elektronik juga diterapkan untuk menciptakan sistem yang transparan.

“Pangkas regulasi yang mempersulit langkah yang membuat jebakan-jebakan kesalahan. Lakukan debirokratisasi dan tingkatkan efisiensi. Selalu berorientasi pada goal, hasil bukan procedur oriented, payung ekosistem itu jadi bagian terintegrasi dalam pemberantasan korupsi,” tambahnya dikutip dari beritasatu.com.

Data dari pemerintah melalui Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat 80 persen korupsi yang dilakukan penyelenggara negara melibatkan pihak swasta. Dalam periode tahun 2004 hingga Mei 2018, tercatat ada 198 pihak swasta yang terlibat korupsi. Mayoritas mengaku terpaksa menyuap karena dipersulit birokrat termasuk terkait perizinan dan pekerjaan. (Red)

dilihat : 21 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution